Pengamat Sebut Penunjukan Irjen Karyoto Jadi Kapolda Metro Jaya Syarat Makna Politik, Ini Alasannya

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kepala Kepolisian RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan empat surat daftar mutasi ratusan personel perwira tinggi, menengah, dan pertama di kepolisian.

Satu dari mutasi diberlakukan di Kepolisian Daerah Mentro Jaya. Kapolri menunjuk Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Irjen Karyoto, sebagai Kapolda Metro Jaya menggantikan Irjen Fadil Imran.

Pengamat kepolisian Institute for Security and Studies (ISESS), Bambang Rukminto mengomentari pergantian Kapolda Metro Jaya itu. “Susah memang untuk tidak menghubungkan pengangkatan Irjen Karyoto sebagai Kapolda Metro dengan politik,” kata Bambang saat dihubungi melalui pesan singkat di Jakarta pada Rabu (29/3/2023).

Baca Juga: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Ganti 7 Kapolda, Berikut Nama-namanya

Bambang menuturkan, Kapolda Metro Jaya merupakan jabatan vital dan strategis karena memiliki tanggung jawab dan kewenangan terkait keamanan Ibu Kota.

Apalagi, lanjut Bambang, penunjukan Irjen Karyoto sebagai Kapolda Metro Jaya dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit menjelang pemilihan umum atau Pemilu 2024.

Namun, terlepas dari itu, Bambang menyoroti adanya ketidakprofesionalan dan transaparansi dalam penunjukan Irjen Karyoto sebagai Kapolda Metro Jaya.

Sebab, Irjen Karyoto selama berkarier di kepolisian tidak memiliki pengalaman dalam memimpin satuan wilayah setingkat Polda.

Baca Juga: Ditunjuk Jadi Kapolda Metro Jaya, Harta Irjen Karyoto Rp7,7 Miliar di LHKPN, Ini Daftar Kekayaannya

Padahal, kata Bambang, untuk menjadi Kapolda Metro Jaya, syaratnya cukup berat. Secara kultur organisasi Polri, jabatan Kapolda Metro Jaya selalu diisi oleh mantan kapolda di wilayah lain.

“Bahkan dulu ada prasyarat Kapolda Metro Jaya yang merupakan Polda tipe A+ harus diisi oleh sosok yang pernah menjabat Kapolda minimal di dua tempat, yang salah satunya adalah tipe A,” ujar Bambang.