Guru Besar UI Nilai Pemerintah Gamang Tolak atau Terima Israel: Bawa-Bawa Konstitusi Tidak Pas

JAKARTA, KOMPAS.TV -  Guru Besar Ilmu Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana menyebutkan, maraknya penolakan Israel di Piala Dunia U-20 dengan dalih konstitusi Indonesia dinilainya tidak tepat.

Pemerintah, katanya, juga gamang menentukan apakah berani menolak Israel atau tetap pada pendirian menerima mereka main di Piala Dunia U20. 

"Bawa-bawa konstusi tidak tepat. Tahun kemarin, ada Inter-Parliamentary Union (IPU) di Bali, waktu itu delegaasi Israel hadir. Fadli Zon juga bilang, mereka tidak punya kendali, itu penyelenggaranya IPU," jelasnya Selasa (28/3/2023) di Sapa Pagi Kompas TV. 

Baca Juga: Eks TGIPF Kanjuruhan Tuding PDIP Instruksikan Kader Tolak Israel, Tidak Hanya Ganjar dan Koster

Dengan fakta yang sama, menurutnya, harusnya Israel tetap diperbolehkan datang dan main di Piala Dunia U20 .

"Yang selenggarakan kan punya makanisme. Israel sebagai peserta, harus bertanding. Sebagai tuan rumah, ya harus terima," ucapnya. 

Ia juga menyebut, kini pemerintah dalam kondisi gamang antara menerima dan menolak Israel di tengah gelombang penolakan dan penerimaan yang disebutnya sama-sama besar. 

"Yang pasti gini, pemerintah saat ini mungkin posisi gamang," papar Hikmahanto. 

"Di saitu sisi mau tetap gelar Piala Dunia. Tapi khawatir penolakan terjadi dari kepala daerah, parpol terus kemudian masyarakat," jelasnya.

Baca Juga: Piala Dunia U-20 Terancam Batal, Akmal Marhali: FIFA itu Berdaulat, Masak Israel Main via Zoom?

Di satu sisi, katanya, pemeritntah harus berhadapan dengan pecinta sepak bola di Indonesia yang juga jumlahnya besar.

"Tapi juga harus hadapan dengan mssa indonesia yang senang bola, jumlahnya besar. Di mana ini dilemanya (pemerintah)," jelasya. 

Maka dari itu, kata dia, Erick Thohir sebagai representasi pemerintah pemegang kebijakan Jokowi, sekaligus Ketum PSSI harus bisa berkompromi dengan FIFA.

"Semua ini bergantung FIFA," jelasnya.