Banyak Kasus, DPR Minta Kemenkeu Perbaiki Sistem untuk Cegah Mafia Pajak

JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng, menyinggung soal kasus Rafael Alun Trisambodo.

Menurut Mekeng Kementerian Keuangan harus memperbaiki sistem untuk meminimalisir munculnya mafia-mafia pajak.

Mekeng juga meminta adanya sistem untuk memantau gaya hidup Pegawai Kemenkeu.

Baca Juga: Analisa Alasan Mahfud Ungkap Transaksi Rp 349 Triliun, Yenti: Ada Pembiaran, Mengapa Baru Diungkap

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan soal transaksi janggal Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan, di Komisi XI DPR.

Menkeu menyatakan baru terima surat PPATK setelah Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan ke media.

Sri Mulyani mengaku kaget setelah Mahfud MD menyampaikan adanya transaksi janggal Rp 300 triliun di Kemenkeu ke media.

Sri Mulyani kemudian menanyakan ke PPATK. Tanggal 9 Maret, Kemenkeu, terima surat PPATK, namun tidak ada  angka transaksi tersebut.

Baru di tanggal 13 Maret,  Sri Mulyani menerima surat-surat dari PPATK yang berisi data transaksi janggal senilai Rp 349 triliun.

Sri Mulyani juga mengaku baru pertama kali ini menerima surat laporan PPATK yang seperti ini.

Sri Mulyani juga menjelaskan detil dari transaksi mencurigakan Rp 349 triliun dari PPATK.