Pakar: "Whistleblowing System" Tidak Ampuh Ungkap Bripka AS Tewas, Polri Perlu Keluarkan Ancaman

JAKARTA, KOMPAS.TV- Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel mengatakan, mendorong personel Polri untuk memanfaatkan whistleblowing system (WBS) tampaknya tidak ampuh dalam perkara tewasnya Bripka AS.

Oleh karena itu, Mabes Polri dinilai perlu mengeluarkan bahasa ancaman untuk dapat membongkar penyebab sesungguhnya Bripka AS tewas.

“Misalnya, Mabes akan menjamin perlindungan bahkan penghapusan hukuman bagi personel yang memberikan informasi tentang kematian Bripka AS dan penyimpangan pajak di Samsat Samosir selambatnya tanggal 30 Maret 2023,” ujar Reza.

“Tapi jika selepas tanggal itu tetap tidak ada personel yang 'meniup pluit', dan nantinya diketahui terlibat atau tutup mulut, maka sanksi dengan pemberatan akan dijatuhkan.”

Baca Juga: Survei Litbang Kompas: 82,8 Persen Responden Menolak Pemilu 2024 Ditunda

Reza lebih lanjut menuturkan, penyebab pasti kematian Bripka AS perlu autopsi fisik dan autopsi psikologis.

“Tapi kalau kita sisir, kecil kemungkinan faktor alami (natural), faktor kecelakaan (accident), dan faktor bunuh diri (suicide). Tinggal satu: pembunuhan (homicide),” kata Reza.

Dalam keterangannya Reza menambahkan jika ada personel polisi yang melakukan penyimpangan, patut diduga ada sejawatnya yang tahu bahkan ikut serta dalam penyimpangan itu.

Tapi selama 2023 hanya ada satu laporan yang masuk ke dalam whistleblowing system Polri.

Baca Juga: Heboh Tuduhan Politik Uang di Masjid, Begini Penjelasan Politikus PDIP Said Abdullah

“Padahal, Bripka AS meninggal dunia pada 6 Februari 2023. Itu artinya, hingga sebulan lebih sejak Bripka AS meninggal dunia, tetap belum ada laporan yang Polri terima dari sistem tersebut,” ucap Reza.

“Dengan kata lain, tidak ada satu pun personel Polri--terutama di satwil Samosir dan Sumut--yang terpanggil untuk menjadi peniup pluit.”