Sudah Sebulan Aparat Belum Bisa Selamatkan Pilot Susi Air dari KKB, Begini Penjelasan Panglima TNI

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sudah satu bulan pencarian pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens yang ditahan kelompok teroris kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya belum mendapatkan hasil positif.

Philip Mark Mehrtens (37) diduga menjadi korban penyanderaan KKB sejak peristiwa pembakaran pesawat Susi Air di Lapangan Terbang Paro yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB), Selasa (7/2/2023).

Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menjelaskan proses pencarian Philip Mark Marthen dan operasi penegakan hukum tim gabungan TNI-Polri terhadap KKB masih terus berjalan. 

Menurut Yudo, lamanya proses pencarian ini karena tim gabungan TNI-Polri mengedepankan kehati-hatian dan meminimalisir korban dari masyarakat.

Baca Juga: 1 Bulan Disandera, Pencarian PIlot Susi Air Diperluas Hingga Kabupaten Lanny Jaya!

Panglima menyatakan bisa saja TNI dan Polri mengelar pasukan dalam operasi pembebasan sandera, tapi hal ini akan berdampak kepada warga sipil.

"Mereka ini bersama-sama dengan penduduk jadi bukan di tempat seperti penyalamatan sandera di suatu pesawat enggak. Ini dibawa pindah-pindah dan bersama dengan masyarakat. Sehingga kita tidak mau masyarakat menjadi korban hanya gara-gara ini," ujar Yudo di Mabes TNI, Cilangkap, Rabu (8/3/2023).

Yudo menambahkan selain pertimbangan warga sipil dan berpindah-pindah lokasi, faktor cuaca dan medan juga menjadi kendala lain dalam pencarian dan penyelamatan pilot Susi Air.

Meski begitu, operasi penegakan hukum dan penyelamatan oleh tim gabungan TNI dan Polri tetap berjalan.

Baca Juga: Panglima TNI Tepis Tawaran Bantuan Selandia Baru Cari Pilot Susi Air Phillip Mark Mehrtens

Karena itu, Yudo meminta semua pihak untuk bersabar dengan proses pencarian yang tengah dilakukan aparat gabungan.

"Harus sabar menyelesaikan ini tidak langsung des (selesai), kalau operasi militer iya, tapi ini bukan operasi militer, ingat bukan operasi militer," ujar Yudo.

"Saya punya prajurit berkemampuan khusus mempunyai alutsista yang bisa menyelesaikan itu kalau harus menyelesaikan, tapi ini bukan, ingat ini adalah operasi penegakan hukum sehingga harus mengedepankan hukum," pungkasnya.