JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo meminta investasi dalam proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) sebagai pengganti liquefied petroleum gas atau LPG dan bahan bakar dapat dipercepat.
Hal ini ditekankan Presiden dalam rapat terbatas terkait Kebijakan Perdagangan Emisi Karbon, Selasa (7/3/2023).
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjelaskan selama ini impor LPG dilakukan Indonesia sebesar 6 sampai 7 juta ton per tahun.
Angka tersebut menjadi perhatian Presiden dan meminta agar investasi dalam pengembangan proyek gasifikasi batu bara menjadi DME bisa dipercepat.
Baca Juga: Jokowi: Kalau Elpiji Distop dan Pindah ke DME, Berkurang Subsidi Rp70 Triliun dari APBN
"Bapak presiden memerintahkan kami untuk melakukan percepatan. Ini bagian dari mengoptimalkan batu bara low calori untuk pergantian DME. Secara perlahan kita akan kurangi impor (LPG) dari subtitusi DME," ujar Bahlil usai Ratas tertutup di Istana Kepresidenan, Selasa.
Bahlil menambahkan dalam Ratas Presiden Jokowi juga menyinggung mengenai progres proyek pengganti LPG yang digarap PT Bukit Asam di Sumatera Selatan.
Menurutnya progres proyek yang diresmikan Presiden Jokowi pada 24 Januari 2022 itu terkendala perhitungan tentang harga karbon dan pembentukan Peraturan Presiden (Perpres) yang menugaskan PT Bukit Asam (PT BA) dalam proyek ini yang belum rampung.
Tapi Bahlil meyakini dalam waktu dekat, proyek hilirisasi batu bara menjadi DME di Tanjung Enim, Sumatera Selatan bisa berjalan.
Baca Juga: Elpiji Bakal Diganti ke DME Tahun 2035, Ketahui Apa Itu DME
"PT BA yang ada di Sumsel prosesnya masih di Prepres yang sebentar lagi akan selesai. Ini masih ada perhitungan tentang karbon saja yang belum clear, jadi sebentar lagi akan selesai," ujarnya.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.