100% Pejabat KPP Pratama Sorong Sudah Lapor Harta

SORONG, KOMPAS.TV - Menindaklanjuti instruksi Menteri Keuangan terkait wajib LHKPN pada 28 Februari 2023, seluruh pejabat KPP Pratama Sorong dan DJP di Kanwil Papua, Papua Barat dan Maluku sudah 100 persen wajib LHKPN pada 27 Februari sebelum batas waktu yang ditentukan.

Untuk tahun ini jumlah wajib LHKPN meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, karena adanya mutasi pegawai. Khusus di lingkungan KPP Pratama Sorong wajib LHKPN berjumlah 56 pegawai yang terdiri dari kepala kantor, kepala seksi, pejabat fungsional dan pelaksana tertentu.

Sementara untuk kepatuhan SPT di Wilayah Sorong Raya ditambah dua kabupaten dari Papua Barat, terdapat kenaikan penerimaan periode Januari Februari 2023, bila dibandingkan tahun 2022. Dimana kenaikannya sebesar 45 persen yaitu sebanyak 2,925 SPT.

Untuk target mutlak kepatuhan belum diturunkan dari kantor DJP pusat, akan tetapi bila dibandingkan dengan target mutlak tahun lalu terdapat kenaikan capaian dari 13,2 menjadi 13,6 persen.