Dukung Sri Mulyani "Bersih-Bersih", Megawati: Saya Lihat Sendiri Birokrat Itu Bagaimana

JAKARTA, KOMPAS.TV- Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Megawati Soekarnoputri mendukung Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk melakukan perbaikan terhadap jajarannya di Kemenkeu.

Seperti diketahui, Kemenkeu saat ini tengah jadi sorotan karena kasus penganiayaan anak pejabat pajak dan gaya hidup mewah dari para pejabat di Ditjen Pajak dan Bea Cukai.

Menurut Megawati, sebagai lembaga yang mengelola keuangan negara, kepercayaan masyarakay terhadap Kemenkeu harus benar-benar dijaga.

"Saya bisik sama Ibu Menteri, saya 100 persen mendukung beliau atas kejadian yang menurut saya sangat memalukan mengenai masalah keuangan di bidang pajak. Harus dijalankan," kata Megawati, di Kantor Pusat BRIN, di Jakarta, Rabu (1/3/2023).

Baca Juga: PPATK: Laporan Hasil Analisis Transaksi Ganjil Rafael Alun Berkaitan dengan Dugaan TPPU

Megawati mengatakan, selama menjadi presiden, ia menyaksikan langsung bagaimana perilaku birokrat di pemerintahan.

Jadi memang sudah semestinya Sri Mulyani melakukan bersih-bersih di kementeriannya. Hal itu harus dilakukan untuk kepentingan bangsa dan negara.

"Jadi ya monggo ya saya sih. Mintanya untuk terjadi pembersihan, lah yang buat supaya republik ini. Heran saya, saya pada tahu ya, tolong deh saya pernah presiden. Saya melihat sendiri yang namanya di kalangan birokrat itu bagaimana," tutur Megawati seperti dikutip dari Kompas.com

"Sedih saya untuk apa Indonesia merdeka kalau seperti ini. Rakyatnya sendiri, birokrasinya sendiri, aih sudahlah," tambahnya.

Baca Juga: Minta Masyarakat Tetap Bayar Pajak, Dirjen Pajak: Kewajiban Berbangsa Bernegara

Megawati menegaskan, setiap warga negara Indonesia punya hak yang sama, seperti yang dijamin oleh konstitusi.

"Setiap warga negara mempunyai hak yang hak, hak-hak, tidak laki tidak perempuan, tidak tua tidak anak-anak, tidak miskin tidak kaya, tidak cacat dan lain sebagainya, mempunyai hak yang sama di republik ini kalau benar mau," ujar Mega.

Sebelumnya, Sri Mulyani sudah mencopot Rafael Alun Trisambodo sebagai Kepala Bagian di Kanwil DJP Jakarta II. Sri Mulyani juga sudah mencopot Eko Darmanto sebagai Kepala Bea Cukai Yogyakarta karena kerap memamerkan gaya hidup mewahnya.

Rafael juga kini sedang dalam proses pemeriksaan di KPK, atas laporan harta kekayaannya. PPATK pernah mengendus transaksi mencurigakan dari rekening Rafael dan sudah memberikan informasinya ke KPK.

Baca Juga: Siap-Siap 10 Maret, Hasil Seleksi Penerimaan PPPK Guru 2022 Diumumkan

Kasus-kasus tersebut membuat masyarakat kecewa dan marah. Publik mengkritik tindakan para pejabat Kementerian Keuangan yang bergaya hidup mewah dan meragukan asal kekayaan mereka.

Ajakan untuk stop bayar pajak dan tidak perlu lapor SPT pun menggema di media sosial. Masyarakat malas membayar pajak jika pada akhirnya disalahgunakan oleh pihak yang bertugas mengelola uang rakyat.