Banding Vonis Ferdy Sambo dkk, Kejagung: Mereka Minta Keringanan, Kita Ingin Pertahankan Hukuman

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kejaksaan Agung mengungkapkan alasan jaksa penuntut umum atau JPU mengajukan banding atas putusan Ferdy Sambo dan tiga terdakwa pembunuhan berencana terhadap Brigadir Novriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana, upaya hukum tersebut untuk membuat bantahan atas memori banding yang diajukan keempat terdakwa Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal Wibowo.

Baca Juga: Pengamat: Tak Ada Urgensinya Mengembalikan Richard Eliezer Jadi Anggota Polri, Level Bharada Banyak

"Banding ini menekankan kembali pada kebenaran dan ketepatan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," kata Ketut melalui keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Senin (20/2/2023).

Ketut menjelaskan, upaya hukum pengajuan banding yang diajukan oleh keempat terdakwa pembunuhan berencana itu yakni untuk mendapat keringanan hukuman atas vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim. 

Diketahui, masing-masing terdakwa yaitu Ferdy Sambo divonis hukuman mati oleh majelis hakim, kemudian Putri Candrawathi 20 tahun penjara, Kuat Ma'ruf 15 tahun penjara dan Ricky Rizal 13 tahun penjara.

Sementara itu yang dilakukan jaksa, kata Ketut, justru sebaliknya. Upaya banding oleh JPU itu, kata dia, dilakukan untuk mempertahankan vonis yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu.

Baca Juga: Mantan Kepala BAIS: Richard Eliezer Sebaiknya Tak Kembali ke Polri, Bahaya Bisa-bisa Dikerjai Dia

Ia memastikan, bahwa jaksa akan mengajukan memori banding dan juga kontra memori banding berupa risalah yang membuat bantahan-bantahan terhadap para terdakwa yang mengajukan banding itu.

Upaya hukum tersebut, kata Ketut, dilakukan agar jaksa tidak kehilangan hak untuk melakukan upaya hukum berikutnya apabila hakim tingkat tinggi mengabulkan banding para terdakwa.

Jaksa, kata Ketut, mempunyai hak yang sama untuk mempertahankan argumentasi hukum yang sudah dibacakan dan tertuang dalam surat tuntutan.