Pemberantasan Suap, Jual Beli Kasus, dan Korupsi Jadi PR Besar Jokowi - Ma ruf Amin

JAKARTA, KOMPAS.TV - Meski tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin menunjukkan angka yang baik, terdapat sejumlah indikator yang menjadi PR besar.

Sebagai informasi, survei Litbang Kompas pada 25 Januari - 4 Februari 2023 menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi - Ma’ruf Amin mencapai 69,3 persen.

Survei tersebut dihitung dari 20 indikator dari empat aspek, yakni politik dan keamanan, penegakan hukum, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. 

Baca Juga: Akhir Masa Jabatan, Jokowi - Ma’ruf Amin Punya 7 PR yang Perlu Diatasi, Apa Saja?

Peneliti senior Litbang Kompas, Toto Suryaningtyas menjelaskan bahwa aspek penegakan hukum masih memiliki angka yang rendah, khususnya pada indikator pemberantasan suap dan jual beli kasus.

Kemudian, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta perlakuan setara oleh aparat hukum terhadap semua warga.

“Itu sebenarnya, semuanya (angkanya) tidak jauh dari baseline 50 persen, tingkat kepuasannya. Bahkan, yang memberantas suap dan jual beli kasus itu tingkat kepuasannya hanya 38 persen,” jelas Toto di Kompas Petang, Senin (20/2/2023).

“Artinya, meski secara keseluruhan dari bidang kita mengalami peningkatan tingkat kepuasan yang signifikan. Tapi kalau kita lihat di bidang hukum, kenaikannya masih di rentang baseline angka 50. Masih merah,” sambungnya.

Baca Juga: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi di 4 Bidang Meningkat, Ini Temuan Survei Litbang Kompas

Adapun, pada indikator menuntaskan kasus kekerasan oleh aparat atau pelanggaran HAM dan penuntasan kasus kriminalitas sudah di atas 50 persen, tetapi tidak begitu tinggi.

‘Yang sudah di yang sudah di atas 50 persen itu hanya menuntaskan kasus kekerasan oleh aparat atau pelanggaran HAM, itupun hanya 51 persen. Dan, penuntasan kasus kriminalitas di angka 55 persen,” jelas Toto.

Dia menjelaskan mengapa aspek penegakan hukum ini memiliki tingkat kepuasan yang rendah. Menurutnya, penanganan di bidang penegakan hukum memang tidak semudah bidang lainnya.

Pasalnya, kata Toto, bidang hukum adalah bidang yang masuk ke sistem yang dialami oleh masyarakat itu sendiri.

“Taruhlah misalnya dalam konteks kedekatan masyarakat dengan aparat penegakan hukum, misalnya polisi. Bagaimana sikap masyarakat terhadap polisi, itu dia punya catatan yang lebih panjang,” papar dia.

Baca Juga: Survei Litbang Kompas: Masyarakat Tak Ingin Media Berpolitik di Pemilu 2024

Selain di bidang penegakan hukum, pemerintahan Jokowi - Ma’ruf Amin masih memiliki PR besar di bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial, yang meliputi memberdayakan petani dan nelayan, menyediakan lapangan pekerjaan.

Kemudian, mengendalikan harga barang dan jasa hingga mengatasi kemiskinan.