Kompas TV nasional rumah pemilu

Respons Komentar SBY soal Pergantian Sistem Pemilu, Sekjen PDIP Beri Tanggapan Menohok

Kompas.tv - 20 Februari 2023, 07:34 WIB
respons-komentar-sby-soal-pergantian-sistem-pemilu-sekjen-pdip-beri-tanggapan-menohok
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Ia menyinggung komentar SBY tentang pergantian sistem pemilu di Indonesia, Minggu (19/2/2023). (Sumber: KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO)
Penulis : Nadia Intan Fajarlie | Editor : Desy Afrianti

LEBAK, KOMPAS.TV - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto singgung komentar Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait pergantian sistem pemilihan umum (pemilu) di Indonesia.

“Bapak SBY lupa, bahwa pada bulan Desember tahun 2008, dalam masa pemerintahan beliau, justru beberapa kader Demokrat yang melakukan perubahan sistem proporsional tertutup menjadi terbuka melalui mekanisme judicial review," kata Hasto di Rangkasbitung, Lebak, Banten, Minggu (19/2/2023) dilansir dari Antara.

"Dan itu hanya beberapa bulan, sekitar empat bulan menjelang pemilu yang seharusnya tidak boleh ada perubahan,” ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Hasto saat menjawab pertanyaan wartawan terkait komentar SBY soal upaya pergantian sistem pemilu proporsional terbuka menjadi tertutup di Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Hasto, upaya yang dilakukan Partai Demokrat tahun 2008 lalu merupakan strategi jangka pendek partai tersebut untuk meraih kemenangan, yakni mencapai 300 persen suara.

Baca Juga: SBY soal Capres 2024: Saya Tidak Percaya Pemimpin Harus Disiapkan Khusus Pihak Tertentu

“Sehingga dengan melakukan segala cara akhirnya Partai Demokrat mengalami kenaikan 300 persen, bayangkan dengan PDI perjuangan yang ketika berkuasa, kenaikannya hanya 1,5 persen," ujarnya.

Hasto menjelaskan, judical review saat ini berbeda dengan yang dilakukan pada 2008.

“Judical review sekarang tidak dilakukan oleh partai, karena PDI Perjuangan juga tidak punya hak, tidak punya legal standing untuk melakukan judicial review," ucapnya.

"Ini dilakukan oleh beberapa pakar yang melihat bahwa dengan demokrasi proporsional terbuka yang dicanangkan oleh pada jaman Pak SBY tersebut, malah terjadi liberalisasi politik yang luar biasa," kata dia.




Sumber : Kompas TV/Antara




BERITA LAINNYA



FOLLOW US




Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.


VIDEO TERPOPULER

Close Ads x