Cak Imin Imbau Pemerintah agar Alokasikan Dana Desa Rp 5 Miliar Per Tahun

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengimbau kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa dalam APBN sebesar Rp 5 miliar per tahun. 

Menurut dia, alokasi dana desa yang ada saat ini di kisaran Rp 1 miliar per desa per tahun, masih terlalu kecil untuk bisa memajukan pembangunan di desa.

Baca Juga: Korupsi Dana Desa Rp 500 Juta, Kepala Desa di Bengkulu Pakai Uang untuk Main Perempuan!

"Sudah menjadi keyakinan saya sejak kecil kalau kita berhasil membangun desa maka berhasil pulalah pembangunan nasional. Saya kok yakin APBN kita masih cukup membiayai setahun Rp5 miliar setiap desa,” kata Cak Imin dalam keterangan tertulis, Kamis (16/2/2023). 

Cak Imin mengatakan, dirinya mendapatkan aspirasi dari kepala desa se-Jawa Timur kalau dana desa sekarang ini masih terlalu kecil.

”Ini semua adalah mandat yang insyallah saya akan berjuang sekuat tenaga untuk mewujudkan mandat para kepala desa,” ujarnya.

Ia menilai, pembangunan yang paling efektif harus dimulai dari desa. Anggaran yang dialokasikan bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa. Bahkan,sangat optimistis negara mampu mengalokasikan 

Wakil Ketua DPR itu mencatat ada tiga hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah desa. 

Pertama, pemerintah desa harus mampu menggunakan alokasi anggaran desa secara akuntabel. Kedua, pelaksanaan pembangunan desa harus mengedepankan partisipasi masyarakat. Ketiga, harus ada sistem kontrol yang berjalan secara efektif di desa. 

"Selama 6 tahun Alokasi Dana Desa ini, para kepala desa mulai belajar dengan baik dan terlaksana dengan baik. Tiga syarat itu yang perlu dipersiapkan sehingga kalau benar saya diamanati memimin Republik ini, saya akan melaksanakan sepenuhnya aspirasi pembangunan yang berpusat dari desa," katanya.

Baca Juga: Bupati Blora Pastikan BLT Dana Desa yang Dipotong Sudah Dikembalikan, 4 Orang Diperiksa

Selain itu, kata dia, peningkatan sumber daya manusia (SDM) di desa mutlak diperlukan, selain peningkatan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada desa.