Dicecar DPR, Begini Jawaban Mensos Risma soal Dana Kemiskinan Rp500 T Habis Buat Rapat

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma menjawab perihal anggaran untuk pengentasan kemiskinan sebesar Rp 500 triliun yang disebut banyak diserap untuk studi banding dan rapat.

Jawaban disampaikan Risma dalam rapat kerja antara Kementerian Sosial (Kemensos) dan Komisi VIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (8/2/2023).

Mulanya, pertanyaan tekait anggaran pengentasan kemiskinan tersebut disampaikan anggota Komisi VIII DPR Fraksi Golkar Jhon Kenedy Azis.

 

"Bahwa yang lagi viral sekarang adalah tentang dana bansos sebesar 500 t ini mungkin kesempatan ibu untuk klarifikasi. Saya sampaikan bahwa betul Kemensos di bawah mitra Komisi VIII. Tapi setahu saya anggarannya enggak sebanyak itu, 1/5 nya pun tidak ada anggarannya dari mana itu?" kata Jhon. 

"Saya pikir ini tempat ibu untuk klarifikasi tentang konteks itu supaya clear. Dari mana sumber-sumber dana itu, atau informasi itu didapat? Saya juga enggak tahu."

Kemudian, anggota Komisi VIII DPR Fraksi Gerindra Abdul Wachid turut mendesak Risma untuk mengklarifikasi kabar yang beredar tersebut.

"Saya termasuk dari mitra Kemensos kebakaran jenggot Bu. Karena apa? Bahasanya di situ adalah banyak digunakan untuk studi banding, banyak digunakan untuk rapat di hotel, ini kan yang jelas ibu Kemensos ini mitra kami studi banding otomatis ke komisi VIII," tutur dia.

Baca Juga: Mensos Risma Ajak Menkeu Sri Mulyani Serahkan Bansos di Malang

"Saya sampaikan enggak benar nih Rp 500 triliun,  anggarannya aja enggak ada 500, Rp 100 triliun aja enggak ada."

Menjawab hal itu, Risma menjelaskan bahwa anggaran Rp 500 triliun itu sebenarnya untuk perlindungan sosial, bukan hanya sekadar bantuan sosial (bansos).

"Jadi gini yang saya tahu itu anggaran Rp 500 triliun itu perlindungan sosial, itu yang disampaikan Ibu Sri Mulyani saat di Malang," kata Risma. 

"Itu di dalamnya ada PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Program Non Tunai) yang Rp 74 triliun, ada subsidi gas, subsidi listrik, ada subsidi BBM, totalnya Rp 500 triliun. Namanya Perlindungan Sosial, bukan untuk bantuan sosial."

Eks Wali Kota Surabaya menekankan bahwa anggaran Rp500 triliun itu berinduk pada program perlindungan sosial. 

"Jadi beda, beda. Jadi kalau (urutan) ada bansos terus ada subsidi listrik, ada gas itu induknya perlindungan sosial begitu program namanya," tegasnya.

"Namanya program perlindungan sosial di dalamnya ada Bansos, Kemensos yang Rp 74 triliun."

Baca Juga: Kemensos Salurkan Bantuan Logistik dan Santunan Uang Rp15 Juta kepada Korban Meninggal Banjir Manado