Jokowi Perintahkan TNI-Polri Tindak Tegas Perusahaan yang Ekspor Sumber Daya Alam Secara Ilegal

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan TNI dan Polri untuk menindak tegas perusahaan tambang yang melakukan ekspor ilegal sumber daya alam dari dalam negeri.

Sebab, kata Jokowi, ekspor sumber daya alam yang dilakukan secara ilegal tersebut dapat mengurangi penerimaan Negara. Selain itu, ekpsor ilegal tersebut juga dapat mengganggu proses hilirisasi dan industrialisasi.

Baca Juga: Jokowi Peringatkan Pangdam dan Kapolda Soal Karhutla: Hati-hati, Janji 7 Tahun Lalu Masih Berlaku

“Kalau ekspor ilegal misalnya timah masih berjalan, bauksit masih ada, batu bara masih ada, sehingga penerimaan negara menjadi sangat berkurang,” kata Jokowi usai menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) TNI dan Polri Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (8/2/2023).

Karena itu, Jokowi berharap TNI, Polri, dan jajaran terkait lainnya dapat bergerak cepat menindak pertambangan dan ekspor ilegal tanpa perlu menunggu penjelasan dari dirinya.

“Sehingga tugas TNI, Polri, kalau di laut ya Polisi Air, Badan Keamanan Laut, TNI AL, misalnya, dan saya kira sudah mengerti apa yang dilakukan tak perlu saya jelaskan,” ujar Presiden Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi meminta TNI dan Polri menjaga keberlangsungan hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam di dalam negeri.

Baca Juga: Ganjarian Spartan Respons Langkah Jokowi Mania Batal Dukung Ganjar, Mengaku Bersyukur

“Tugas TNI, Polri adalah menjaga agar namanya industrialisasi, hilirisasi itu berjalan dengan baik di lapangan, tidak terjadi gangguan-gangguan,” ucap Presiden Jokowi. 

Ia pun menekankan mengenai pentingnya hilirisasi sumber daya alam di Indonesia karena untuk menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

“Temanya yang dipilih TNI, Polri adalah yang berkaitan dengan produktivitas, dengan transformasi ekonomi, saya lebih banyak menyampaikan mengenai pentinganya hilirisasi,” tutur Jokowi, dikutip dari laporan tim jurnalis Kompas TV.

Baca Juga: Jokowi Hingga Mahfud MD Buka Suara Soal Indeks Korupsi Indonesia Kembali Buruk