Pengamat: Usulan Cak Imin Hapus Pilgub Enggak Rasional, Ingin Kembalikan Rakyat ke Zaman Batu

JAKARTA. KOMPAS.TV - Usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin terkait dihapusnya Pilgub dinilai tidak masuk akal dan mengada-ada.

Pengamat Politik Adi Prayitno menyatakan, dengan usulan tersebut terkesan Muhaimin sedang berupaya mendapat perhatian.

Contoh kasus dan argumen yang dibangun untuk menghilangkan Pilgub juga sangat sumir dan lemah.

Menurut Adi, tidak bisa Pilgub di 33 provinsi dikorbankan hanya karena memandang Pilgub DKI Jakarta.

Baca Juga: Muhaimin Ungkap Alasan Jabatan Gubernur Perlu Dihapus: Omongannya Tak Didengar Wali Kota dan Bupati

Kemudian jika kepala daerah dipilih oleh DPRD atau pemerintah pusat hanya ingin mengembalikan rezim oligarki partai. 

Gubernur yang diusulkan nantinya hanya sesuai dengan selera elit-elit partai, tapi tidak sesuai dengan rakyat.

"Saya menduga Cak Imin ini iseng-iseng, ini ada kegenitan politik dengan ide ini. Karena pada level eksplanasi substansif agak sulit ditemukan bagaimana relevansi di dalam pikiran-pikiran ini untuk menghilangkan Pilkada itu, dari segi substansi atau regulasi, susah," ujar Adi Prayitno, Sabtu (4/2/2023).

Adi menyarankan agar elit tidak melempar wacana yang berbasis primordialisme.

Sebab usulan pemilihan gubernur yang ditentukan oleh pemangku kekuasaan secara sistem politik hal tersebut menyalahi demokrasi.

Baca Juga: Ketum PKB Cak Imin Usulkan Jabatan Gubernur Dihapus karena Dinilai Tidak Efektif

Seharusnya elit politik seperti Cak Imin yang duduk sebagai wakil ketua DPR, mengampanyekan ketenangan dan keadilan dalam pesta demokrasi.

"Kompetisi dalam demokrasi mestinya kita hormati dan kita jaga, bukan lagi dikembalikan ke zaman batu di mana elit partai melalui DPRD dan itulah yang kemudian mengendalikan seorang pemimpin di level provinsi atau gubernur," ujarnya.

"Usulan ini enggak rasional, enggak substantif dan harus dilawan. Karena rakyat ingin dijauhkan dari calon pemimpin yang hak-hak rakyat ingin dikebiri dan diambil supaya rakyat tidak intervensi politik," sambung direktur eksekutif Parameter Politik Indonesia itu.