Produksi Beras RI Surplus tapi Mengapa Masih Impor? Begini Jawaban Mentan

JAKARTA, KOMPAS.TV – Data produksi beras yang surplus diisukan tidak valid karena ternyata masih harus impor beras. Namun, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo membantah hal tersebut.

Ia pun mencocokkan data dari BPS dengan data dari Sistem Informasi Standing Crop (SISCrop) milik Kementan serta laporan Gubernur dan Kepala Divisi dari 17 provinsi di Indonesia.

“Hari ini saya coba melakukan apa ya sinkronisasi antara data satelit dan data standing crop yang ada dan ternyata data standing crop kita dengan data dari BPS oke,” kata Syahrul, Selasa (31/1/2023), dikutip dari Antara.

Ia menegaskan, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan rujukan utama dari Kementan dan semua pihak, sesuai petunjuk Presiden serta ketentuan aturan yang ada.

Namun, pihaknya tetap mengumpulkan data melalui SISCrop sebagai data cadangan dan hasilnya sinkron dengan data dari BPS.

“Tata laporan masih kita pakai, jadi jangan satu sistem mudah-mudahan tidak ada error tapi dalam kehidupan modern sekarang ini kalau ada orang tidak percaya digital itu kan terlalu juga ya," ujarnya.

"Tapi tidak berarti data yang ada (tidak valid), jajaran BPS ada di mana-mana di seluruh Indonesia itu harus kita manfaatkan,” ucapnya.

Baca Juga: Jokowi Gelar Ratas soal Beras tanpa Syahrul Yasin Limpo, Budi Wasesa: Yang Diundang Cuma Bertiga

Politikus Partai Nasdem ini pun mengingatkan agar semua pihak menghargai jerih payah para petani yang telah bersusah payah dalam memproduksi beras.

 

“Masalah beras kita tidak boleh main-main lah, tetapi tolong hargai juga ya jerih payah semua petani yang ada. Tentu saja kita harus berterima kasih, mereka berpanas-panas dengan segala macam keringat yang dimiliki, produksinya harus kita hargai,” tuturnya.

Syahrul juga menyebutkan bahwa untuk Januari hingga Maret 2023, terdapat over stock kurang lebih 3 juta ton karena hasil panen beras saat ini mencapai 12 juta ton.

Kenapa impor beras kalau surplus?

Beberapa pihak lantas menanyakan terkait impor beras yang salaha satunya dikemukakan oleh Ketua Komisi IV DPR RI Sudin. Menurutnya, ada kejanggalan dari data yang ia himpun dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (DJTP), Badan pangan Nasional (BPN), dan BPS.

"Kalau surplus kok masih harus ada impor," tuturnya dalam rapat kerja bersama Menteri Pertanian, Perum Bulog, Dirut PT RNI dan PT Pupuk Indonesia di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, (16/1).

Baca Juga: Siap-Siap, 500 Ribu Ton Beras Impor Bakal Masuk Bertahap hingga Februari Nanti

Menanggapi soal impor beras, Syahrul enggan menanggapi karena bukan domain dari Kementan. Namun, ia menegaskan bahwa ketersediaan stok beras cukup dan sama dengan kondisi pada 3 tahun lalu.

Bahkan jika menengok data di 2022, lanjutnya, produksi beras tertinggi terjadi di 2022, tertinggi sejak 77 tahun terakhir.

“Oleh karena itu buka data. Saya berharap tidak mengatakan kita yang benar atau kita yang salah, bahwa ada importasi kemudian itu menjadi cadangan ya. Kita juga tidak boleh terlalu PD (percaya diri) juga bahwa semua sudah oke kan yang paling penting petani harus kita beli,” tutur dia.