Revisi Undang-Undang BUMN yang memasukkan pengawasan DPR terhadap perusahaan Negara dinilai menjadi kemunduran bagi Indonesia.
Langkah ekspansi BUMN akan semakin berat jika segala urusan dipolitisasi oleh wakil rakyat.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.