JAKARTA, KOMPAS TV - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan, insan media harus bisa menjalankan fungsinya sebagai pilar demokrasi pada Pemilu 2024.
Salah satu contohnya seperti membendung maraknya informasi hoaks saat pesta demokrasi nanti.
Baca Juga: Mahfud MD Sebut KUHP Baru Diterapkan saat Jokowi Tak Lagi Menjabat Presiden
"Pers sebagai salah satu pilar demokrasi memiliki peran strategis dalam membendung dan menjadi jalan keluar bagi kian maraknya hoaks dan disinformasi menjelang dan selama penyelenggara Pemilu Serentak 2023 yang disebarluaskan terutama melalui media sosial," kata Mahfud, Kamis (26/1/2023), seperti dikutip dari Kompas.com.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menjelaskan, berdasarkan pengalaman Pemilu 2014 dan 2019 lalu, informasi hoaks berseliweran di media sosial dan di tengah kehidupan masyarakat.
"Tetapi juga dapat melahirkan pembelahan sosial yang dipenuhi dengan kebencian. Tentu kita tidak hanya khawatir hal tersebut dapat berujung pada konflik sosial, tetapi kita juga khawatir hal tersebut akan menjadi penghambat penyelenggaraan negara dan kemajuan bangsa," ujarnya.
Sebab itu, kata dia, pers sebagai institusi yang memiliki standar etik dan akurasi informasi yang tinggi dan memiliki budaya check and recheck, menjadi pilihan utama untuk mengawal informasi objektif dan rasional di tengah masyarakat.
"Peran pers pada sisi inilah yang amat dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 yang akan datang untuk menghindari lebarnya pembelahan sosial seperti yang terjadi pada pemilu sebelumnya," kata Mahfud.
Baca Juga: DPR Sepakat Tolak Sistem Proporsional Tertutup Pemilu 2024, Kecuali PDIP
Menurut dia, pers harus menjadi jendela bagi masyarakat dalam menerima informasi seputar pemilu nanti.
"Bukan didasari oleh sentimen pribadi atau kelompok," ucap Mahfud.
Sumber : Kompas.com
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.