Gus Yahya Wanti-wanti Politik Identitas dan SARA Meruyak Jelang Pemilu 2024: Sulit Dihapus

JAKARTA, KOMPAS.TV – Ketum PBNU, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, menyadari politik identitas bakal tetap kuat di pemilu 2024 mendatang.

Karena itu, ia pun  mewanti-wanti warga agar Nahdlatul Ulama (NU) tidak ikut arus dijadikan alat politik, khususnya politik identitas. 

Menurut Gus Yahya, pengalaman pemilu 2019 dan 2014 ketika publik terbelah jadi pelajaran penting. Termasuk ketika NU dijadikan alat politik identitas. 

 

Hal itu diungkap Gus Yahya dalam 'Partisipasi Ormas Dalam Pendidikan Pemilih Cerdas Untuk Mewujudkan Pemilu Berkualitas 2024' yang digelar Kemendagri, Rabu (25/1).

"Kita memiliki pengalaman cukup berat selama ini bahwa politik identitas, SARA, ini terus menerus membayangi dinamika politik di berbagai tingkatan," kata Gus Yahya, Rabu, diikuti dari Youtube Dirjen Politik dan Pemerintahan Kemendagri. 

"Menuju Pemilu 2024, NU sendiri menetapkan concern tentang politik identitas ini sebagai perhatian utama," tambah Gus Yahya. 

Baca Juga: Gus Yahya soal Pemilu Serentak 2024: Tak Ada Pertarungan Absolut, Rileks, Enggak Perlu Baper

Maka dari itu, Gus Yahya mengingatkan agar NU tidak dijadikan alat politik seraya mengakui politik identitas berat dihapuskan. 

"Ini bukan sesuatu yang mudah diatasi karena beberapa faktor," kata Gus Yahya.

Gus Yahya lantas menyebut soal politik aliran yang ada di Indonesia yang disebut warisan dari orde baru. 

"Kita tahu bahwa sebagaimana diungkap oleh sejumlah peneliti bahwa peta politik Indonesia ini pada umumnya didasarkan pada politik aliran. Nah hal ini menjadi semacam warisan sulit untuk dihapus begitu saja," sambungnya.

Baca Juga: Cerita Gus Yahya Tegur Kader yang Pakai Kantor NU untuk Kampanye Presiden

Lantas, Gus Yahya menceritakan pada masa Orde Baru, pemerintah berusaha untuk menetralisir politik identitas dengan cara represif.

Tapi cara itu malah membuat politik identitas mengeras, bukan malah hilang. 

"Tetapi begitu terjadi reformasi politik dan represif pemerintah berhasil dihilangkan, kecenderungan politik identitas dan politik aliran itu meruyak kembali seperti sesuatu yang tadinya lama tersimpan dan tiba-tiba terbuka," jelasnya. 

Akibatnya, pada pemilu 2024 nanti, ia menyebut politik identitas tetap menguat dan menjadi tantangan besar bagi masyarakat.

"Ini menjadi tantangan yang cukup berat bagi kita termasuk bagi NU," tambah pengasuh PP Roudlatul Thalibin, Rembang tersebut.