JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan pihaknya tengah menyiapkan alternatif koalisi dengan partai politik lain dalam pengusungan Anies Baswedan sebagai capres 2024 bila tak menemukan kesepakatan dengan PKS dan Demokrat.
Diketahui, ketiga partai ini menamakan Koalisi Perubahan untuk mengusung Anies Baswedan sebagai capres di pesta demokrasi. Namun, hingga saat ini ketiganya belum mendeklarasikan koalisi tersebut.
Baca Juga: Denny JA: Nasdem Bakal Main Cantik Muluskan Anies, Meskipun Satu Kakinya Terganjal di Jokowi
"Ketika kemudian (koalisi) ini terhambat dengan persyaratan yang tidak mungkin kita penuhi, tentunya kita harus punya alternatif-alternatif,” sebut Ali pada wartawan, Selasa (24/1/2023).
Menurut dia, pihaknya tentu membutuhkan parpol lain untuk mengusung Anies sebagai capres.
Sebab, Nasdem tak bisa mengusung sendiri karena tak mencukupi syarat pencalonan ambang batas presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen kursi DPR RI.
“Baru Nasdem yang hari ini mendukung Anies, yang lain belum ada pencetusnya. Sekarang kita menunggu,” ujarnya.
Saat ini, kata Ali, Demokrat dan Nasdem masih bersikukuh menyodorkan masing-masing kadernya untuk menjadi pendamping Anies. Misalnya PKS menawarkan Ahmad Heryawan dan Demokrat memberi nama Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.
Ia menyebut, untuk memenangkan gelaran pesta demokrasi tak boleh ada parpol yang memaksakan kehendak.
“Jadi kalau itu tidak diterima Koalisi Perubahan tidak terjadi, artinya itu saling mengunci. Itu yang sejak awal saya katakan bahwa Nasdem menghindari itu."
“Katakan Nasdem, Demokrat, PKS sama-sama sudah menandatangani kesepakatan mengusung Anies (sebagai) calon presiden, itu namanya koalisi,” kata Ali.
Sebelumnya, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, rencana partainya mengumumkan nama yang bakal disodorkan untuk menjadi cawapres kepada Anies Baswedan pada Februari 2023.
Namun, ia tak menjelaskan ihwal tanggal pasti terkait pengumuman nama kandidat yang bakal mereka dukung di pesta demokrasi nanti.
Baca Juga: Setelah dari Bandung, Anies Lanjutkan Safari Politik Kunjungi Masyarakat Baduy
"Karenanya tak boleh terburu-buru tapi juga tak boleh terlambat. Terkait tanggal belum ada pembicaraan, namun bulan Februari setahun sebelum pemilu adalah waktu yang pas," kata Kamhar dalam keterangan tertulis, Senin (16/1/2023).
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.