Pemerintah Beri Bantuan Hukum kepada WNI yang Dituduh Lakukan Pelecehan Seksual saat Umrah

JAKARTA, KOMPAS.TV – Pemerintah memastikan memberikan bantuan hukum untuk mengupayakan keringanan hukuman bagi warga negara Indonesia (WNI) yang dituduh melakukan pelecehan seksual saat melaksanakan umrah.

Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah, Arab Saudi, telah menunjuk pengacara untuk mengambil langkah hukum yang dapat ditempuh lebih lanjut.

Konjen Jeddah Eko Hartono saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Senin (23/1/2023), menyebut upaya yang dilakukan diharapkan dapat membebaskan atau mengurangi hukuman WNI tersebut.

"Tentu harapannya bisa bebas atau ya berkurang hukumannya," ujarnya.

Sebelumnya Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Judha Nugraha menyebut, KJRI Jeddah tidak menerima informasi dari otoritas Arab Saudi mengenai persidangan yang dijalani WNI berinisial MS tersebut.

Baca Juga: KJRI Jeddah Kirim Nota Protes ke Arab Saudi Buntut WNI Divonis Penjara atas Tuduhan Pelecehan

Pihak Arab Saudi baru memberikan akses kekonsuleran untuk bertemu MS pada 2 Januari 2023 lalu.

"Atas hal ini, KJRI Jeddah mengirimkan nota protes kepada Kemlu Saudi," kata Judha.

Sebelumnya diberitakan, seorang WNI dengan inisial MS ditangkap aparat keamanan di Mekkah karena dituduh melakukan pelecehan seksual, dan telah menjalani persidangan.

Menurut Judha, dalam persidangan tersebut, yang bersangkutan dinyatakan terbukti melakukan pelecehan seksual melalui bukti dua saksi mata dan pengakuan langsung dari MS.

"MS kemudian dijatuhkan vonis pada tanggal 20 Desember 2022 berupa hukuman penjara selama 2 tahun dan denda SAR 50.000," kata Judha.

Berkaitan dengan hal itu, pihak keluarga MS yang bernama Nirwana Tirsa membantah adanya pelecehan seksual tersebut.