Jawab Presiden, Panglima TNI Bakal Hukum Prajurit Ikut Cawe-cawe Politik Praktis

JAKARTA, KOMPAS.TV – Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menjawab permintaan dan instruksi Presiden RI Joko WIdodo (Jokowi) soal anggotanya harus netral di Pemilu 20224.

Yudo bahkan menyebut, ia tak segan untuk memberi sanksi dan menhukum jika ada prajurit anggota TNI terlibat dan ikut dalam urusan politik praktis.

"Kalau ada oknum pasti akan kami proses hukum," Kata Yudo di sela-sela Rakornas Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) 2023, di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1/2023). 

Baca Juga: Jokowi: Perlu Saya Ingatkan, TNI dan Polri Tidak Berpolitik Praktis

Yudo juga mengaku bahwa netralitas politik TNI sudah menjadi salah satu komitmennya sejak ia mengikuti uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test di DPR RI sebelum dilantik menjadi Panglima TNI.

"Ya sudah, kan. Waktu mulai saya fit and proper test sudah menjamin bahwa TNI harus netral. Tentunya saya akan konsisten untuk itu," papar Yudo.

Panglima TNI juga menyebut, menyatakan bahwa dirinya akan menekankan kembali instruksi soal netralitas politik TNI kepada seluruh jajarannya.

Hal ini, kata dia, sebagai tindak lanjut mengantisipasi Pemilu 2024.

Yudo juga menyebut, Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS) secara aktif selalu berupaya untuk mengantisipasi potensi-potensi pelanggaran netralitas politik di tubuh angkatan bersenjata tersebut.

"Kami punya perangkat hukum ada POM, ada POM TNI, ada POMAL, ada POMAD, dan POMAU. Ya sudah mekanisme hukum saja," tambah Yudo. 

Panglima TNI juga tak ragu untuk hukum pidana anggota yang langgar aturan soal netralitas TNI itu. 

"Kalau memang kena pidana ya pidana. Jadi untuk prajurit-prajurit yang melanggar hukum tentunya pasti akan kami kenakan sanksi hukum," ujar Yudo.

Baca Juga: Keren! Aksi Panggung Panglima TNI dan Kapolri dalam Pagelaran Wayang Orang di Taman Ismail Marzuki

Sebelumnya seperti diberitakan KOMPAS.TV. dalam sambutannya saat membuka Rakornas Kepala Daerah-Forkopimda 2023, Presiden Jokowi mengingatkan agar TNI-Polri tidak terlibat politik praktis.

Hal ini, kata Presiden, menjadi salah satu aspek penting dalam upaya menjaga stabilitas politik dan keamanan menuju Pemilu 2024.

"Saya minta betul-betul saudara-saudara bisa menjaga situasi kondusif. Menjaga agar masyarakat kita tidak menjadi korban politik, namanya politik identitas. Dan perlu saya ingatkan TNI dan Polri tidak berpolitik praktis," kata Jokowi.