Hasil Ijtima Ulama Minta PKB Tentukan Capres sebelum Ramadan, Gerindra: Dipertimbangkan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Dorongan hasil Ijtima Ulama Nusantara agar PKB memastikan dan menetapkan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) sebelum Ramadan mendatang, akan dipertimbangkan oleh Gerindra.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Gedung Parlemen Senayan Jakarta, Senin (16/1/2023).

Ia mengatakan bawah apa pun hasil dari Ijtima Ulama Nusantara akan diapresiasi sepenuhnya oleh Gerindra. 

“Kami pikir isi ijtima ulama di PKB adalah untuk memperkuat internal PKB, jadi apa pun hasilnya kami apresiasi,” katanya, Senin (16/1/2023).

“Dan tentunya apa pun keputusan-keputusan atau tuntutan yang diminta oleh ulama-ulama yang ada itu tentunya akan menjadi pertimbangan dua orang, yaitu Pak Prabowo dan Pak Muhaimin, yang memang sudah melakukan kerja politik dengan menandatangani perjanjian kerja sama,” tambahnya.

Baca Juga: Gerindra Sebut Sandiaga Uno Tunduk dan Patuh Dukung Prabowo sebagai Capres di Pilpres 2024

Menurutnya capres dan cawapres akan ditentukan bersama oleh Prabowo dan juga Muhaimin. Saat ini pihaknya berpijak pada keputusan tersebut.

“Capres dan cawapres akan ditentukan bersama oleh Pak Prabowo dan Pak Muhaimin sehingga kita akan tunggu saja nanti. Kebetulan minggu depan kami akan meresmikan Sekber Gerindra-PKB pada tanggal hari Senin tanggal 23 Januari 2022,” ujarnya. 

Selain itu ia juga mengatakan desakan itu dikarenakan para ulama PKB akan menjadi juru kampanye nasional. Artinya bulan puasa para juru kampanye bisa menggunakan momen itu untuk berkampanye.

“Ya saya pikir apa yang disampaikan oleh para ulama itu kan mungkin merupakan strategi dari ulama-ulama yang biasanya memang pada bulan puasa atau bulan Ramadan itu kan berkeliling untuk tarawih dan kemudian memberikan ceramah-ceramah keagamaan. Mungkin momen ini bisa dimanfaatkan, menurut ulama-ulama tersebut dan ini tentu strategi yang baik,” ucapnya.

Hasil Ijtima Ulama Nusantara

Hasil ijtima Ulama Nusantara yang digelar oleh Dewan Syuro DPP PKB mendorong agar PKB segera menentukan calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) untuk maju di kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan, para ulama ini menentukan batas waktu agar PKB segera menentukan capres maupun cawapres paling lambat pada Maret 2023 atau sebelum Ramadan.

"Ini agak rahasia, para kiai memberikan limit waktu untuk memastikan. Limitnya nanti, limitnya sesegera mungkin, tapi ada limit kalau bisa sebelum puasa, Maret berarti paling lambat," kata Jazilul saat ditemui di Hotel Millenium, Jakarta Pusat, Sabtu (14/1/2023).

Jazilul mengungkapkan, pasangan capres dan cawapres harus segera diputuskan mengingat para kiai dan ulama akan menjadi juru kampanye (jurkam) untuk Pilpres tahun 2024.

Dengan demikian, PKB akan melakukan komunikasi-komunikasi publik melalui para kiai. Komunikasi ini tidak hanya menyasar masyarakat Nahdlatul Ulama (NU), tetapi menyasar publik dan masuk ke ruang-ruang masyarakat secara umum.

Bahkan, PKB tengah merumuskan cara komunikasi dan berkampanye yang tepat agar sesuai dengan generasi milenial.

"Menurut pandangan kiai, semakin cepat pasangan presiden (capres) dan wapres (cawapres) dan para kiai menjadi jurkam. Nanti puasa ramadhan ada kegiatan event keagamaan itu sudah bisa kampanye. Apa yang mau dijurkam kalau belum ada pasangan," ujar Jazilul.

Baca Juga: Senin Pekan Depan Gerindra dan PKB Bakal Resmikan Sekretariat Bersama