Firli Bahuri Akui Tidak Mudah Tangkap Lukas Enembe, KPK Dituduh Langgar HAM hingga Ancaman Konflik

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua KPK Firli Bahuri mengakui penangkapan Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe tidak mudah. KPK dihadapi dengan anggapan tidak profesional hingga tuduhan pelanggaran HAM.

Bahkan dalam proses penyelidikan dan penyidikan, sejumlah pernyataan yang mengeklaim akan ada potensi konflik berskala luar biasa diarahkan ke KPK, jika Lukas Enembe ditangkap.

Namun KPK tidak terjebak dengan anggapan, tuduhan serta klaim tersebut. Sebab pedoman hukum tetap diberlakukan dengan baik dan prinsip menjunjung tinggi HAM adalah bagian dari komitmen kerja profesional KPK.

"Siapa pun yang melanggar hukum dan melakukan korupsi akan dikejar oleh KPK di mana pun dan kapan pun," ujar Firli dalam pesan tertulisnya, Sabtu (14/1/2023).

Baca Juga: Firli Bahuri Sebut Lukas Enembe Contoh Pejabat Ugal-ugalan, Ini Alasannya

Firli menjelaskan dalam prosesnya, KPK sangat berhati-hati dalam menangkap Lukas Enembe sekaligus menjaga masyarakat Papua.

Pemberantasan korupsi harus dilakukan dan di sisi lain KPK juga memastikan keamanan Papua dan Papua harus tetap damai.

Hal itu karena elite-elite daerah di Papua memainkan isu dan opini politik untuk membenarkan tindakan pencurian uang negara. Perampokan dan korupsi yang dilakukan seolah-olah untuk rakyat dan atas nama rakyat. 

Faktanya, sambung Firli, tidak ada pembangunan apalagi keadilan sosial yang tercipta dalam koalisi korupsi tersebut, kecuali kemiskinan dan kesengsaraan.

Baca Juga: Mahfud MD Ungkap Strategi Aparat Keamanan Tangkap Lukas Enembe

"Kehadiran KPK untuk mengamankan uang dan kekayaan negara yang seharusnya digunakan untuk kemajuan rakyat Papua, memajukan kesejahteraan rakyat Papua dan untuk mencerdaskan kehidupan rakyat Papua serta saudara saudara sebangsa dan setanah air Indonesia," jelas Firli.