Jubir PKS: kalau Ngomong Resesi, yang Dievaluasi Berhubungan dengan Ekonomi, Ini Kenapa Menkominfo?

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wacana perombakan menteri dinilai telah mempertontonkan keretakan di koalisi partai pendukung pemerintah.

Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Iqbal menyatakan, keretakan partai koalisi justru membuat publik khawatir, apakah pemerintah bisa fokus menghadapi ancaman resesi atau malah membenahi permasalahan di partai koalisi. 

Menurut Iqbal, di akhir masa pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, partai koalisi seharusnya melihat kembali catatan janji kampanye yang belum terselesaikan dan kemudian bersama-sama dengan presiden yang diusung, merealisasikan janji kampanyenya.

Namun, hal ini tidak dilakukan dan saling melempar pandangan soal pergantian menteri yang dapat mengaburkan ancaman di depan mata.

Baca Juga: PDIP Kritik Kinerja Menteri Nasdem, Perlu Reshuffle?

"Sesungguhnya rakyat ingin melihat kinerja pemerintah solid kompak, tapi ini menunjukkan koalisi pemerintah rapuh," ujar Iqbal di program Dua Arah "Nasib Partai NasDem di Kabinet Jokowi", Jumat (13/1/2023).

Iqbal juga merasa aneh dengan perombakan kabinet yang diwacanakan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) lebih mengarah ke menteri dari Partai Nasional Demokrat (NasDem).

Di sisi lain, Presiden Jokowi di berbagai kesempatan mengingatkan soal ancaman ekonomi dan resesi.

Jika merujuk arahan Presiden Jokowi, menteri yang mendapat evaluasi seharusnya menteri yang berhubungan dengan konteks ekonomi, dan bukan menteri pertanian (mentan) atau menteri komunikasi dan informatika (menkominfo) atau menteri lingkungan hidup dan kehutanan.

Baca Juga: Djarot ke Menteri dari NasDem: Kalau Memang Gentle Lebih Baik Mengundurkan Diri

"Kalau yang dievaluasi mentan dan menkominfo, saya kira validitasnya perlu diuji, apa indikatornya. Karena yang PKS soroti, ekonomi dan hukum," ujar Iqbal.

Lebih lanjut Iqbal menjelaskan, Indonesia akan menghadapi isu resesi dan kesenjangan ekonomi di 2023 yang tentunya memerlukan soliditas dari partai pendukung pemerintah.

PKS sebagai oposisi menilai pasca-pandemi, pemerintah perlu kerja keras untuk memulihkan ekonomi. Terlebih, masih banyak yang masih mengalami kesulitan.

"Kalau kata kuncinya resesi, maka yang perlu dievaluasi yang berhubungan dengan konteks ekonomi, yang berhubungan dengan kebijakan yang merugikan rakyat," ujar Iqbal.