TNI, Polri, BIN, Kejaksaan dan ASN Diminta untuk Netral di Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY meminta kepada jajaran abdi negara untuk menjaga netralitas dalam menyongsong gelaran Pemilu 2024 mendatang. 

Menurut dia, TNI, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) tak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis. 

Baca Juga: Mendagri Tito: Presiden Minta KPU Kelola Anggaran Pemilu 2024 Secara Efisien

"Partai Demokrat juga mengimbau institusi penegak hukum dan aparatur negara lainnya; TNI, Polri, BIN, Kejaksaan, juga kalangan ASN; untuk berlaku netral, tidak memihak, dan tidak terlibat kegiatan politik praktis," kata AHY di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (12/1/2023). 

AHY juga berharap agar KPU dan Bawaslu dapat menyelenggarakan pemilu dengan independen, mengusung azas kejujuran dan keadilan. 

"Tidak berpihak kepada salah satu kelompok atau golongan tertentu. Mari kita kawal dan sukseskan pesta demokrasi lima tahunan ini, dengan sebaik-baiknya," ujarnya. 

Ia menyebut, sejumlah tahapan pemilu pun sudah dilewati, dari mulai pendaftaran, verifikasi partai politik, kemudian pengundian dan atau penetapan nomor urut peserta pemilu.

“Kami juga berharap pada akhirnya kita bisa menyusun DCS (Daftar Calon Sementara), DCT (Daftar Calon tetap), masuk ke masa kampanye nasional dan seterusnya sampai ada sebuah momentum yaitu pendaftaran dan penetapan pasangan capres dan cawapres,” kata AHY. 

Selain itu, lanjut AHY, belajar dari pengalaman Pemilu 2019, yang telah memakan korban jiwa di pihak penyelenggara pemilu, yakni 894 petugas meninggal dunia, dan 5.175 korban sakit, diharapkan tak ada lagi kejadian serupa. 

Baca Juga: 8 Fraksi di Parlemen Desak MK Tolak Gugatan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup

"Beban kerja yang berlebihan; kali ini kami berharap bisa ditekan seminimal mungkin, bahkan zero incident," ujarnya.