China Murka, Kecam Negara-Negara yang Terapkan Pembatasan Covid-19 bagi Pelancong asal China

BEIJING, KOMPAS.TV - Pemerintah China mengecam berbagai kebijakan pembatasan Covid-19 yang diambil sejumlah negara terhadap pelaku perjalanan asal China.

Seperti laporan Anadolu, Selasa (3/1/2023), Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning mengatakan, “Kami dengan tegas menentang praktik memanipulasi langkah-langkah pencegahan dan pengendalian epidemi untuk mencapai tujuan politik, dan akan mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan prinsip timbal balik.” 

Mao mengatakan pembatasan yang diberlakukan hanya terhadap pelaku perjalanan dari China. “(Pembatasan ini) tidak dapat diterima… Karena respons pengendalian epidemi itu tidak memiliki kepatutan ilmiah,” demikian laporan stasiun televisi negara, CGTN seperti dikutip Anadolu.

Kemarahan Beijing muncul setelah Jepang, AS, Italia, Malaysia, Spanyol, Maroko, Qatar, Kanada, Korea Selatan, dan Taiwan mengumumkan perlunya hasil tes negatif Covid-19 bagi pelaku perjalanan yang datang dari China.

Langkah-langkah tersebut kontras dengan keputusan Beijing untuk mencabut kebijakan wajib karantina bagi semua pengunjung yang masuk ke China mulai 8 Januari 2023.

Namun, Beijing mengatakan persyaratan Covid-19 yang diberlakukan oleh negara-negara terhadap pelaku perjalanan dari China harus didasarkan pada sains.

Baca Juga: Daftar Negara yang Berlakukan Pembatasan Covid-19 ke Pelancong China, Bagaimana dengan Indonesia?

China menghadapi lonjakan infeksi yang signifikan setelah menghapus kebijakan Nol Covid yang ketat bulan lalu, menyusul kerusuhan dan protes yang belum pernah terjadi sebelumnya di beberapa bagian negara itu.

Berbagai negara di dunia menempuh kebijakan pembatasan terkait Covid-19 bagi pelancong yang berasal dari China. Hal ini menyusul melonjaknya kasus Covid-19 di China usai sebagian besar kebijakan pembatasan dicabut sejak Desember lalu.

Negara-negara tersebut menggarisbawahi kurangnya informasi dari China mengenai gelombang infeksi dan varian yang ada. Badan Kesehatan Dunia (WHO) sendiri meminta Beijing lebih transparan mengenai data kasus Covid-19.