Eks Napi Romahurmuziy Kembali ke PPP, IM57: Pemberantasan Korupsi di Titik Kritis

JAKARTA, KOMPAS.TV- Ketua Indonesia Memanggil 57 Institute, Praswad Nugraha menilai kembalinya Romahurmuziy ke panggung politik bukanlah hal yang mengejutkan.

Sebab menurutnya, komitmen Indonesia dalam pemberantasan korupsi memang sudah pada titik kritis dan sangat mengkhawatirkan

Demikian Praswad Nugraha merespons kembalinya mantan narapidana korupsi Romahurmuziy ke PPP, Senin (2/1/2022).

“Hal ini sangat biasa dan tidak mengejutkan, mengingat bahwa saat ini komitmen indonesia dalam pemberantasan korupsi memang sudah pada titik kritis dan sangat mengkhawatirkan, tidak ada komitmen serius pemberantasan korupsi hampir disemua lini kehidupan sosial di Indonesia,” ucap Praswad.

Baca Juga: Ahli di Sidang Sambo Cs: UU Buka Peluang LPSK Beri Status JC di Luar Tindak Pidana yang Ditentukan

“Lembaga penegak hukum KPK malah melakukan TWK, sementara Pimpinannya terbukti berkali-kali melanggar kode etik. Presiden dan DPR selain merevisi UU KPK, juga melakukan langkah-langkah yang memukul mundur langkah perjuangan panjang pemberantasan korupsi sejak Reformasi 1998.”

Dengan fakta tersebut, Praswad pun mengatakan, adalah tidak normal jika ada entitas di dalam negara kita yang mempunyai komitmen serius dalam berjuang memberantas korupsi dan menegakan integritas.

“Karena orkestrasi anti pemberantasan korupsi sebegitu solid dan kompaknya, mulai dari Istana sampai ke seluruh pelosok Indonesia,” ujar Praswad.

Di samping itu, sambung Praswad, peran PPP memang tidak ada catatan signifikan terhadap pemberantasan korupsi di tanah air.

Baca Juga: Ahli di Sidang Sambo CS: Mengetahui Rencana Pembunuhan Tapi Tak Mencegah, Tidak Dianggap Turut Serta

“Kalau boleh dilihat, PPP hanya mengikuti arus tanpa mau berbuat lebih dalam pemberantasan korupsi dengan menunjukan komitmen abnormal dengan situasi yang ada,” kata Praswad.

Sepatutnya, lanjut Praswad, fakta kembalinya Romahurmuziy ke panggung politik menjadi evaluasi total komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia.

Termasuk melakukan evaluasi terhadap kepempimpinan KPK periode saat ini.

“Tanpa pimpinan KPK berintegritas maka sulit adanya teladan bagi pemangku kepentingan di Indonesia. Indonesia saat ini darurat teladan antikorupsi,” ucap Praswad.