Data Beras Dikritik PDIP, Politikus Nasdem Ungkap Alasan Mentan Dianggap Berprestasi

JAKARTA, KOMPAS.TV – Politikus Partai Nasdem Sulaeman Hamzah, menilai Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, merupakan satu-satunya menteri yang dianggap berprestasi.

Sulaeman menyebut, anggapan itu karena selama tiga tahun berturut-turut Indonesia tidak melakukan impor beras.

Menurutnya, yang jadi persoalan saat ini adalah pada penyerapan beras produksi petani oleh Bulog, yang dinilai rendah.

“Di sini saya perlu jelaskan bahwa Menteri Pertanian adalah satu-satunya menteri yang dianggap berprestasi, karena selama tiga tahun berturut-turut, kita tidak melakukan impor beras,” jelas dia dikutip dari Kompas Pagi Kompas TV, Minggu (1/1/2023).

“Yang jadi persoalan adalah penyerapan beras yang ada. Pada panen-panen raya, panen besar, penyerapan yang rendah oleh Bulog itu juga menyebabkan beras kita itu tertahan di petani.”

Baca Juga: Politisi Partai NasDem Merespon Desakan Rehuffle Kabinet Terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yasin

Ia menambahkan, janji Mentan untuk melakukan ekspor bukan tanpa dasar, tetapi melihat stok beras Indonesia yang sangat menjanjikan.

“Yang harus diluruskan, bahwa janji Menteri Pertanian untuk melakukan ekspor, itu karena stok beras kita sangat menjanjikan.”

Sebelumnya, Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menilai Mentan tidak mampu mengelola dan menyampaikan kebenaran data.

“Apa yang disampaikan oleh Menteri Pertanian pada tanggal 22 Agustus 2022, beliau menyampaikan bahwa Indonesia akan mengekspor beras  ke China.”

“Tetapi kemudian faktanya jauh dari apa yang disampaikan. Bahkan kemudian kita harus mengimpor beras,” kata Hasto.

Baca Juga: Pengamat Politik SMRC: Isu Reshuffle Kabinet Bukan Soal Kinerja tetapi Politik

Hasto menyebut, ketidakmampuan mengelola dan menyampaikan kebenaran data menyebabkan keputusan atau kebijakn yang diambil pun menjadi tidak tepat.

“Hanya untuk mengelola kebenaran data saja, menteri tidak mampu menyampaikan kebenaran data, dengan demikian kebijakan yang diambil juga menjadi tidak tepat.”

“Apakah hal tersebut akan membawa konsekuensi dilakukannya reshuffle, itu keputusan dari presiden, yang memiliki hak prerogatif untuk itu,” kata dia.