Orang Kaya akan Bayar KRL Tanpa Subsidi, Menhub: Sekitar Rp10.000 hingga Rp15.000

JAKARTA, KOMPAS.TV- Pemerintah berencana memberikan tarif khusus kepada penumpang KRL yang mampu, pada tahun 2023. Tarif itu adalah tarif KRL normal yang belum disubsidi pemerintah.

Sebagai informasi, saat ini tarif KRL yang sudah disubsidi dan bisa dinikmati semua penumpang adalah Rp3.000 untuk 25 kilometer pertama. Kemudian tarifnya sebesar Rp 1.000 untuk 10 km berikutnya.

Sedangkan untuk tarif sebelum disubsidi bisa mencapai Rp15.000.

"Saya memberikan ilustrasi di semua sektor kalau semua subsidi itu didapat kepada masyarakat. Contoh, bayangkan, di Jakarta kita semua menggunakan KRL itu hanya berapa Rp.3.000-Rp 4.000," kata Menteri Perhubungan seperti dikutip dari Kompas.com, Jumat (30/12/2022).

"Itu cost-nya mungkin bisa Rp10.000, bisa Rp15.000," tambah Budi Karya.

Baca Juga: Wacana Perbedaan Tarif KRL Orang Kaya, Pengamat Transportasi Jelaskan Skema yang Bisa Dilakukan

Menhub menyampaikan, rencana tarif khusus ini sudah ia laporkan kepada Presiden Joko Widodo. Termasuk soal mekanisme untuk membedakan penumpang yang mampu dan yang tidak mampu.

Sehingga, masyarakat yang memiliki kemampuan finansial lebih baik akan membayar lebih besar dari tarif normal KRL.

"Jadi mereka yang tidak berhak harus membayar lebih besar dengan membuat kartu mereka yang bisa membayar karena  kalau itu berhasil subsisi itu bisa kita berikan kepada sektor yang lain," ujar Budi Karya.

Para penumpang yang kaya ini akan diberikan kartu khusus. Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal menyatakan, tujuan kartu khusus itu agar subsidi tarif KRL tepat guna untuk masyarakat yang kurang mampu.

Baca Juga: Pengamat Setuju Tarif KRL Orang Kaya Lebih Mahal: Yang Miskin Dibayarin dengan Subsidi

"Jadi subsidi tepat guna nggak naik cuma kita pakai data di Kemendagri, yang kaya bayar sesuai harga aslinya cuma yang kurang mampu akan dapat subsidi. Memang tidak akan naik cuma subsidi tepat sasaran," ujar Risal pada konferensi pers Selasa (28/12) lalu.

Kemenhub belum menjelaskan data apa yang akan dipakai untuk mengetahui profil ekonomi penumpang. Kemungkinan adalah data data Kementerian Dalam Negeri ataupun Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

"Kita harapin nggak ribet deh, percaya data kita. (Pakai DTKS?) Bisa jadi, pokoknya data yang terbaik yang mana kita pakai," sebutnya.

Ia berucap, program itu kemungkinan akan dijalankan pada kuartal II 2023, atau mulai April 2023.

"Secepatnya deh karena kan masalah sistem masalah kartu masalah sistem pembayaran tadi. Kuartal II deh kita upayakan atau paling lambat pertengahan semester, setelah kegiatan peresmian-peresmian deh, kalau bisa dipercepat ya percepat," tutur Risal.