Fadli Zon: Penyelenggaraan Pemilu 2024 Belum Aman dari Ancaman Penundaan, Kawal Terus

JAKARTA, KOMPAS TV - Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon menyebut, penyelenggaraan Pemilu 2024 masih belum aman dari ancaman adanya rencana penundaan pesta demokrasi. 

Menurut dia, tahapan-tahapan yang sudah berjalan saat ini harus terus dikawal agar pelaksaan pemilu tetap terlaksana pada 2024 mendatang. 

Baca Juga: Relawan Jokowi Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Dorong Pemilu 2024 Jadi Momen Konsolidasi

"Ada 17 partai politik dan 6 partai politik lokal Aceh yang telah ditetapkan KPU. Namun, hal ini menurutnya bukan berarti penyelenggaraan pemilu 2024 sudah aman dari ancaman penundaan," kata Fadli seperti dikutip dari laman dpr.go.id, Kamis (29/12/2022). 

Ia menjelaskan, alasan ancaman itu masih ada lantaran bulan lalu ada masih ada pemberitaan di sejumlah media ihwal adanya wacana penundaan pemilu yang datang dari aktor-aktor politik.

"Sebagai wacana yang inkonstitusional, pemerintah hendaknya tak lagi membiarkan ketidakpastian penyelenggaraan pemilu, karena bisa merusak aspek konstitusionalitas, struktural, dan politis pada sistem demokrasi Indonesia," ujarnya. 

Selain itu, yang juga perlu dikawal bersama di tahun politik 2023 adalah mengenai kualitas jalannya pemilu itu sendiri. 

Politikus Partai Gerindra itu menilai bangsa Indonesia perlu mengambil pelajaran berharga dari pengalaman Pemilu 2019 yang menyisakan sejumlah problem mendasar yang sangat serius. 

"Mulai dari persoalan DPT (Daftar Pemilih Tetap), netralitas penyelenggara pemilu, problem hitung cepat, hingga meninggalnya ratusan petugas pemilu, hingga persoalan terkait ancaman jaminan kebebasan sipil dan berpendapat," ujarnya. 

Ia menambahkan, tahun 2023 akan menjadi sejarah sekaligus tikungan baru dalam perjalanan demokrasi Indonesia. 

Baca Juga: Ketua MPR: Partai Peserta Pemilu 2024 Harus Mengedepankan Kesantunan dalam Berpolitik

"Dalam kondisi demokrasi yang masih cacat (flawed democracy), bangsa ini dihadapkan dengan satu agenda besar yaitu Pemilu Serentak." 

"Karenanya tak berlebihan kalau tahun 2023 dapat dikatakan sebagai momen pertaruhan bagi konsolidasi demokrasi Indonesia. Apakah bergerak maju atau semakin terkikis," katanya.