Catatan Kritis Pengamat untuk Nasdem dan Parpol yang Sarankan Reshuffle

JAKARTA, KOMPAS.TV - Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Charta Politika memberikan catatan kritis untuk partai politik (parpol) yang menyarankan adanya reshuffle kabinet.

Yunarto berharap agar parpol yang menyarankan reshuffle bukan hanya bersuara berdasarkan perbedaan sikap politik.

“Catatan kritis untuk parpol-parpol, andai kata ingin ikut bersuara, saya berharap sekali parpol bukan sekadar menyarankan reshuffle hanya berdasarkan perbedaan sikap politik,” tuturnya dalam dialog Sapa Indomesia Malam, Kompas TV, Senin (26/12/2022).

“Tapi juga didasarkan pada data yang bisa diberikan.”

Parpol, lanjut dia, pasti memiliki kader yang duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan memiliki data tentang kinerja menteri.

Baca Juga: NasDem Yakin Kadernya Tak Di-reshuffle Jokowi: Masa Kita Dibuang di Tengah Jalan?

“Parpol-parpol ini kan punya pasukan ya, yang sudah menjadi anggota DPR di masing-masing sektor, masing-masing komisi, kalau memang ada menteri yang jelek, berikan data itu.”

“Sehingga, kemudian ketika terjadi reshuffle, maknanya bukan sekadar perbedaan sikap politik tapi juga perbaikan kinerja,” harapnya.

Yunarto juga berharap, jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) benar-benar melakukan reshuffle kabinet, bukan sekadar dimaknai sebagai tata ulang koalisi, tetapi juga tata ulang kinerja.

Ia menegaskan, reshuffle kabinet memang merupakan hak prerogatif presiden, termasuk untuk menilai menteri-menterinya, baik dari sisi politik maupun dari sisi kinerja.

“Andai kata pun ada spekulasi ini terkait dengan sikap Nasdem yang berbeda, saya berharap juga tidak sebatas itu,” tuturnya.

“Bahwa ada perbaikan kinerja ketika seorang presiden tidak bisa maju kembali, harusnya meninggalkan legacy yang baik, dan legacy yang baik hanya bisa ditinggalkan oleh menteri-menteri yang baik pula.”

Baca Juga: Demokrat: Presiden Jokowi Mesti Berhati-hati Dalam Reshuffle Kabinet

Ia juga memberi catatan kritis untuk Partai Nasdem, yang selama ini disorot bahwa ada perbedaan politik, dan ada yang mengatakan politik dua kaki.

Menurutnya, menyalonkan Anies sebagai capres merupakan hak dari setiap partai, tetapi Nasdem sebagai bagian dari parpol pendukung Jokowi, harus bisa fokus melaksanakan program.