JAKARTA, KOMPAS.TV - Politisi Partai Solidartas Indonesia (PSI) DKI Jakarta, Eneng Malianasari, minta agar PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Purnomo agar fokus bekerja di tengah sorotan gaya komunikasi Heru yang disebut kerap bikin gaduh.
Eneng yang merupakan Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu pun meminta agar P Gubernur Heru mengurangi drama politik saat memimpin DKI.
"Sebagai PJ Gubernur, di mana dalam beberapa hal di Jakarta sedikit banyak sangat beririsan dengan kebijakan dari pusat," papar Eneng saat dihubungi KOMPAS.TV, Selasa (20/12/2022).
"Jadi, dengan PJ ini kita berharap program-program strategis nasional yang berdampak bagi warga Jakarta bisa terimplementasi. Misalnya; Penanganan banjir, pengelolaan air bersih dan project-project transportasi untuk publik dapat dikerjakan," sambungnya.
Ketika melakukan itu, kata Eneng, Heru bisa fokus bangun Jakarta dan mengurangi drama politik yang terjadi.
"Bisa fokus ke pembangunan Jakarta dan less drama politik, juga," katanya.
Baca Juga: Heru Budi Sebut Pergantian Slogan Jakarta Adalah Hal Biasa
Maka dari itu, ia berharap agar Heru bersiap dan fokus, apalagi di tengah adanya persiapan Jakarta tidak lagi jadi Ibu Kota pemerintahan RI.
"Fokus bekerja saja, apalagi ada wacana Jakarta akan ditinggal sebagi Ibu Kota," paparnya.
"Nah baiknya kita bersiap saja. Perbaikan infrastruktur, meningkatkan SDM warga Jakarta dan meningkatkan kemampuan ekonomi," paparnya.
Ketika ditanya, apakah PSI akan percaya dengan kebijakan-kebijakan dari Heru, Eneng menjawab pihaknya lebih berharap bukan percaya.
"Bukan percaya lebih ke berharap lebih baik," paparnya.
Baca Juga: Pengamat dari Trisakti Nilai Penggantian Slogan Jakarta Era Anies oleh Heru Tak Substansial
Sebelumnya, Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono "menyentil" Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pada Senin (19/12/2022).
Heru Budi mendapatkan sentilan saat mengunjungi ruang Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta. Gembong menilai, komunikasi publik Heru cenderung lemah sehingga beberapa kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menimbulkan polemik
"Yang menjadi kegelisahan Fraksi PDI-P soal komunikasi publik Pak Pj yang relatif lemah sehingga kebijakan yang dimunculkan Pak Pj menimbulkan kegaduhan," ucapnya di ruang rapat Fraksi PDI-P DPRD DKI dilansir kompas.com
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.