Perludem Menyebut Politik Uang Disebabkan oleh Beberapa Faktor

JAKARTA, KOMPAS.TV - Perludem menyebut politik uang muncul karena beberapa faktor, salah satunya adalah regulasi yang mengatur hukuman hal itu.

Selain itu faktor lainnya adalah banyak peserta pemilu yang berpikiran bahwa uang politik uang biasa memenangkan Pemilu.

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menyatakan politik di Indonesia masih belum berorientasi menerapkan konsep politik gagasan dan program.

“Masih adanya aktor politik yang oknum baik itu caleg, peserta pemilu, tim kampanye, tim sukses, yang masih meyakini bahwa politik uang ini bisa bekontribusi dalam memenangkan kemenangan. Ini juga bisa dipicu dari narasi ‘kita juga bisa melakukan kalau tidak melakukan maka kita kalah’,” kata kepada Kompas.tv, Minggu (18/12/2022).

“Jadi oknum politik atau kontestan ini tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukan itu demi mengamankan kemenangan,” lanjutnya.

Baca Juga: Ini Daftar 17 Partai Politik yang Lolos Jadi Peserta Pemilu 2024!

Ia menilai politik yang terbangun menjelang pemungutan suara relatif instan, hal ini membuat kontestan Parpol menjadi lemah dan menyebabkan politik uang masih rentan terjadi.

“Pendidikan politik kita masih belum berorientasi politik gagasan dan program. Apalagi politik itu terbangun relatif instan, menjelang pemungutan suara atau hanya ketika adanya pemilu. Sehingga pendukung atau kontestan parpol jadi lemah,” jelasnya.

“Ditambah lagi regulasinya sulit membuka celah, sulitnya pembuktian terhadap politik uang. Lalu penegakan hukum yang hanya menyasar operator lapangan, aktor-aktor politik yang masih tergoda melakukan politik uang, termasuk juga antara pemilih dan kontestan pemilu yang tidak dibangun dengan politik gagasan dan program,” tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan, praktik politik uang dalam pemilihan umum (pemilu) maupun pemilihan kepala daerah (pilkada) masih ada hingga saat ini.

Oleh karenanya, Presiden meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melibatkan masyarakat untuk mencegah politik uang.

Presiden menegaskan, politik uang telah menjadi penyakit dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Partisipasi masyarakat untuk mencegah politik uang akan mempermudah tugas Bawaslu.

"Kalau ada yang bilang enggak ada, saya tiap hari di lapangan. Saya pernah ikut pilkada, pemilihan wali kota dua kali, pemilihan gubernur dua kali karena dua ronde, pemilihan presiden dua kali. Jadi kalau ada yang membantah tidak ada (politik uang), saya akan sampaikan apa adanya, (masih) ada," ujar Jokowi saat memberikan sambutan dalam Rapat Konsolidasi Nasional Bawaslu untuk Pemilu 2024 yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (17/12/2022).

Baca Juga: Regulasi Masih Buka Celah Politik Uang dalam Pemilu Serentak 2024