4 Arahan Jokowi Jelang Pemilu 2024, Wanti-Wanti Bawaslu untuk Berhati-hati

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahannya menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024 saat memberikan sambutan di Konsolidasi Nasional Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (17/12/2022).

Dalam kesempatan itu Jokowi memberikan empat arahan bagi Bawaslu sebagai pihak yang mengawasi pelaksanaan pemilu 2023.

Arahan pertama, Jokowi menekankan agar Bawaslu bisa memetakan masalah dan potensi pelanggaran yang mungkin terjadi. Dia meminta Bawaslu agar melakukan perencanaan yang matang dan menyiapkan langkah pencegahan.

Baca Juga: Harga Tanah di Sekitar Lokasi Calon Rumah Hadiah Negara untuk Jokowi Mulai Rp6 Juta per Meter

“Jangan sampai ada kejadian kita baru pontang-panting,” kata Jokowi, Sabtu.

Arahan yang kedua, Jokowi meminta Bawaslu untuk fokus pada upaya pencegahan pelanggaran sejak dini. Dia menegaskan agar Bawaslu tidak diam menunggu.

“Sejak dini mencegah gesekan yang menyebabkan benturan sosial. Segera selesaikan saat itu juga. Bawaslu ini hati-hati loh,” tegasnya.

Dia juga berharap agar Bawaslu tidak hanya berhenti pada level pengawasan teknis pelaksanaan tahapan pemilu, tetapi harus punya indeks kerawanan pemilu.

Baca Juga: Daftar 10 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Kerawanan Tertinggi pada Pemilu 2024

Terkait hal itu, Jokowi setuju dengan rencana Ketua Bawaslu Rahmat Bagja yang akan meningkatkan pengawasan pemilu di media sosial.

Pasalnya, media sosial kerap menjadi platform yang digunakan untuk menyebarkan isu dan berpotensi membuat suasana tidak kondusif.

Kemudian, arahan ketiga, Jokowi menegaskan agar Bawaslu bisa melakukan kerja-kerja yang cepat, responsif, dan tetap dalam koridor hukum. Segala pengaduan yang masuk harus segera direspons dan diselesaikan.

“Ingar bingar pemilu tetap harus terasa sebagai bagian dalam kita berdemokrasi. Ini penting sekali, harus ingar bingar pemilunya. Jangan sampai kita mengadakan pemilu senyap, kelihatan enggak ada apa-apa, ya enggak benar juga. Menurut saya, kuncinya aturan main harus jelas dan disosialisasikan,” terang Jokowi.

Baca Juga: Bawaslu: Puluhan Ribu Data Masyarakat Dicatut Parpol untuk Penuhi Syarat Jadi Peserta Pemilu

Terakhir, yakni arahan keempat, Jokowi juga berpesan agar Bawaslu melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya dengan gencar memberikan pendidikan politik dan literasi untuk menjaga pemilu yang berintegritas.

“Libatkan masyarakat untuk memperkecil peluang terjadinya politik uang karena jika ini dibiarkan berlama-lama ini akan merusak demokrasi kita, demokrasi Indonesia,” pungkas dia.