Sekjen PDIP Komentari Amien Rais soal Partai Ummat: Ini karena Ketidakkompakan, Salahkan Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengomentari tuduhan Amien Rais soal Partai Ummat yang diduga dijegal pemerintah lewat KPU agar tak lolos sebagai peserta di Pemilu 2024.

Hasto menyebut, pernyataan Amien Rais soal penjegalan dilakukan rezim pemerintahan tidak benar. 

“Maka apa yang disampaikan Pak Amien sama sekali tidak benar. Tak ada permainan rezim," kata dia Yogyakarta, Kamis (15/12/2022) dilansir Tribunnews. 

Hasto menyebut sambil bercanda, ada ketidakkompakan di tubuh PAN. 

"Yang ada ketidakkompakan antara Pak Zul (Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, red) dan Pak Amien Rais sehingga harus membuat partai sendiri (Partai Ummat, red)," ucapnya.

 

“PAN ini tradisinya kan sangat lama. PAN lahir dari reformasi. Jadi kenapa (Amien, red) meninggalkan Partai Amanat Nasional?” ujar Hasto.

Baca Juga: Ini Faktor Partai Ummat Gagal Ikut Pemilu 2024, KPU Persilakan Amien Rais Cs Gugat ke PTUN

Menurutnya, sebaiknya Amien tidak berusaha menutupi ketidakmampuannya dengan menyalahkan Pemerintah.

"Ini karena ketidakkompakan. Jangan pemerintahnya yang disalahkan," katanya. 

Baca Juga: Gagal Jadi Peserta Pemilu 2024, Partai Ummat Besutan Amien Rais Akan Ajukan Gugatan ke Bawaslu

Sebelumya, Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais, mengaku pihaknya dapat info valid soal Partai Ummat dijegal oleh kekuatan besar rezim untuk Pemilu 2024.

"Kami tahu soal nasib Partai Ummat setelah mendapat informasi A1 bahwa pada tanggal 14 Desember 2022 nanti, seluruh partai baru dan non partai baru akan diloloskan di KPU, selain Partai Ummat," kata  Amien Senin (12/12/2022) malam dikutip dari Youtube Amien Rais Official.  

Adapun KPU Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memutuskan Partai Ummat gagal sebagai peserta Pemilu 2024 mendatang.

Pasalnya, partai politik (parpol) besutan Amien Rais itu gagal memenuhi persyaratan dalam tahapan verifikasi faktual.

Berdasarkan hasil itu, Wakil Ketua Umum Partai Ummat Nazaruddin mengatakan, pihaknya akan mengajukan gugatan ke Bawaslu RI terkait hasil rekapitulasi verifikasi KPU RI.

Kita akan menempuh mekanisme yang ada dengan mengajukn gugatan ke Bawaslu," kata Nazaruddin di kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (14/12/2022).