Sentil Bulog dan Kementan soal Data Stok Beras, Jokowi: Hati-hati Larinya Bisa ke Isu Sosial-Politik

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk menghitung pasokan beras yang dimiliki Indonesia dengan cermat. Pernyataan Jokowi ini menyentil Dirut Perum Bulog Budi Waseso dan Menteri Pertamina Syahrul Yasin Limpo yang sebelumnya adu argumen soal data stok beras dalam negeri.

“Hati-hati mengenai ini, karena nanti bisa larinya pada masalah sosial dan politik. Sehingga utamanya yang berkaitan dengan beras betul-betul hitung-hitungannya itu, betul-betul hitung-hitungan lapangan," kata Jokowi dalam rapat kabinet di Istana Negara, Selasa (6/12/2022), seperti dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet.

"Jangan sampai perhitungan kita keliru, sehingga kita tidak menyiapkan reserve (cadangan) dan pada suatu titik cadangan kita habis, dilihat oleh pedagang, dan akhirnya harga beras pasti akan naik. Ini supply dan demand pasti akan menyimpulkan itu,” ujarnya.

Presiden Jokowi melanjutkan, di tengah situasi dunia yang masih tidak baik-baik saja ini, maka kebijakan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak harus dikalkulasi.

Ia meminta lembaga dan kementerian untuk bekerja sama, jangan mementingkan ego sektoral.

Baca Juga: Data Stok Beras Bulog dan Kementan Berbeda, DPR Minta Wacana Impor Beras Disetop

“Kuncinya, sekali lagi, kolaborasi antara kementerian dan lembaga, dan jangan terjebak pada ego sektoral, melakukan konsolidasi data, konsolidasi policy, dan juga konsolidasi dari pelaksanaan atau implementasi,” ujarnya.

 

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan, pemerintah harus bergerak cepat mengambil langkah alternatif untuk memenuhi stok cadangan beras pemerintah (CBP). Salah satunya dengan mengimpor beras.

Saat ini stok CBP di gudang Bulog sebanyak 651.000 ton. Jumlah tersebut kurang hampir setengahnya dari stok ideal yang harus dimiliki oleh Bulog sebanyak 1,2 juta ton.

"Kita harus cepat mengambil langkah alternatif untuk memenuhi kebutuhan ini. Karena kalau kita terlambat, di satu sisi kita sudah tahu tidak mungkin kita dalam waktu dekat bisa menyerap dalam jumlah besar. Karena barangnya selain tidak ada, harganya juga tidak memungkinkan," kata Budi Waseso dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI, seperti dikutip dari Antara, Rabu (16/11/2022).

Buwas menjelaskan, CBP yang dimiliki Bulog merupakan beras milik negara yang penggunaannya untuk kebijakan pemerintah seperti bantuan sosial, bantuan bencana, maupun operasi pasar atau program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH).

Baca Juga: Dedi Mulyadi Sebut Suplai Beras di Pasaran Relatif Baik, tapi Dipegang oleh Bandar

Operasi pasar yang dilakukan Bulog dengan memasok beras di pasar bertujuan untuk menyeimbangkan antara pasokan dan permintaan sehingga harga beras tetap stabil.

Buwas menekankan, komoditas beras merupakan pangan pokok yang paling berkontribusi terhadap terjadinya inflasi pangan apabila harganya melonjak.

"Oleh karena itu Bulog memiliki tugas untuk menstabilkan harga beras guna menekan inflasi pangan yang akan berimbas pada angka inflasi nasional," ujar Buwas.

Ia mengakui saat ini Bulog mengalami kendala dalam penyerapan beras dalam negeri, karena ketersediaan yang rendah di tingkat produsen, dan juga harga beras atau gabah melonjak tinggi.

"Selain ada anomali cuaca, kita harus sadari kita tidak bisa pastikan hasil panen sesuai dengan fakta di lapangan, pasti produktivitas gabah pasti turun. Karena di beberapa wilayah, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung juga terendam banjir sawah yang sudah mau panen, sehingga akan mempengaruhi jumlah yang akan panen," ucapnya.

Selain itu, Buwas mengatakan bahwa Bulog tidak bisa terus menerus membeli beras di tingkat produsen dengan harga yang tinggi mengikuti mekanisme pasar karena akan menyebabkan inflasi.