RKUHP Disahkan, Ketua Komisi III DPR: Jika Belum Sepakat Silakan Ajukan ke MK

JAKARTA, KOMPAS.TV - DPR RI mengesahkan RKUHP jadi Undang-Undang dalam persidangan paripurna hari ini (06/11/12).

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto menyebut, jika masih ada pihak yang terganggu atau belum sepakat dengan pengesahan RKUHP dipersilahkan mengajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Juga: Sidang Pengesahan RKUHP, Wakil Ketua DPR dan Anggota PKS Debat!

Sebelumnya, dalam rapat paripurna fraksi PKS menolak pasal 240 RKUHP disahkan.

Anggota Komisi VII DPR fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis menilai pasal 240 tersebut karet dan akan menjadikan negara Indonesia sebagai negara monarki.

Iskan meminta agar DPR mencabut pasal 240 dari RKUHP.