Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian: 52 Pemda Tak Serius Atasi Inflasi

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan, Presiden Joko Widodo meminta agar langkah-langkah pengendalian inflasi di Indonesia dibahas setiap pekan. Hal itu seperti saat menangani Covid-19. 

Dengan evaluasi mingguan, semua pihak terkait mendapat informasi yang paling update untuk mengendalikan inflasi. 

"Bapak Presiden ingin agar penanganan inflasi ini ditangani dengan mekanisme seperti pandemi (Covid-19), setiap minggu dibahas dievaluasi," kata Tito dalam rakor pengendalian inflasi yang juga disiarkan secara virtual, Senin (5/12/2022). 

Menurut Tito, Presiden Jokowi ingin penanganan inflasi dikerjakan secara detil karena langsung berpengaruh pada kehidupan rakyat. Lantaran jika inflasi tinggi, otomatis menunjukkan harga barang dan jasa yang tambah mahal. 

Baca Juga: Sumbang Inflasi November, Harga Tempe Naik karena Stok Kedelai Tipis dan Impornya Turun

"Sehingga kita semua tetap aware, tetap peduli dan menjadi fokus dan menjadi skala prioritas. Ini menyangkut masalah perut rakyat," ujar Tito. 

Ia juga membuka data tingkat inflasi tiap daerah di rakor tersebut, sesuai arahan Jokowi sebelumnya. Ada 52 kabupaten kota yang tingkat inflasi nya masih tinggi, sehingga dinilai tidak melakukan upaya yang optimal untuk menekan inflasi. 

Menurut Tito, seharusnya kepala daerah bisa mengupayakan sejumlah hal agar harga kebutuhan masyarakat di wilayahnya tidak.naik signifikan. 

Seperti melaksanakan operasi pasar murah, sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, dan menanam bahan pangan yang dibutuhkan warganya. 

Baca Juga: Menaker: UMP 2023 Lebih Tinggi dari Tahun Ini, Berdasarkan Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Selanjutnya, merealisasikan belanja tidak terduga (BTT) serta memberi anggaran dukungan transportasi distribusi barang dari APBD. 

"Ini belum melakukan mudah-mudahan saya yang salah. Jadi kalau merasa 'kami sudah mengerjakan, Pak'. Silahkan nanti disampaikan kepada kita bisa dengan Irjen atau saya langsung WA, ini Toba Samosir, Nias Selatan, ini diekspose saja biar publik melihat siapa kerja dan siapa tidak," ungkap Tito. 

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono mengingatkan para kepala daerah, tentang ancaman inflasi di akhir tahun karena ada momen libur Natal dan Tahun Baru. 

Margo menyatakan, inflasi bulan Desember biasanya naik disebabkan oinflasi komoditas pangan pokok seperti daging dan telur ayam ras, bawang merah, cabai hingga minyak goreng, serta tarif angkutan.

Baca Juga: Wacana "Suntik Mati" KA Argo Parahyangan demi Kereta Cepat, tapi Penumpang Tetap Turun di Padalarang

"Perlu waspada terhadap peningkatan permintaan pada Natal dan Tahun Baru serta bencana alam di sentra produksi yang dapat menganggu pasokan komoditas sehingga menambah beban tekanan inflasi akhir tahun," tutur Margo. 

"Tren inflasi akhir tahun makin meningkat. Menjadi pertanyaan pada Desember 2022 ini, kalau melihat tren ini, tentu kita bisa cegah dari sekarang. Bagaimana menyiapkan suplai karena permintaan dipastikan tinggi," tambahnya. 

Margo berpesan agar pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama menahan laju inflasi agar tidak terlalu tinggi.