Komisi I DPR Setujui Laksamana Yudo Margono sebagai Calon Panglima TNI

JAKARTA, KOMPAS TV - Komisi I DPR RI menyetujui Laksamana Yudo Margono menjadi calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa. 

Keputusan itu diambil setelah mendengar paparan visi dan misi orang nomor satu di matra angkatan laut itu dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR RI, Jumat (2/12/2022). 

Baca Juga: Begini Visi dan Misi Yudo Margono Jika Terpilih sebagai Panglima TNI, Geopolitik hingga IKN

"Mempertimbangkan pandangan fraksi-fraksi, menyetujui pemberhentian dengan hormat kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Lalu, menyetujui Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI yang baru," kata Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid. 

Sebelumnya, Yudo Margono mengatakan, bila terpilih menduduki jabatan pucuk pimpinan TNI, ia akan mengerahkan segala upaya untuk menjamin tak akan ada lagi prajurit yang bertindak arogan kepada masyarakat. 

Hal itu ia sampaikan dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi I DPR, Jakarta, Jumat.

Baca Juga: Politikus PDIP: Yudo Margono Harus Bisa Pastikan Prajurit Netral di Pemilu 2024

"Apabila nantinya, saya mendapat kepercayaan jadi Panglima TNI, maka saya akan kerahkan segala daya upaya untuk menjamin tidak ada lagi oknum-oknum TNI yang melakukan hal-hal tak terpuji serta bersikap arogan yang dapat merugikan dan menyakiti hati rakyat," kata Yudo.

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) itu menyebut, TNI harus menyatu dan hadir di tengah rakyat. Selain itu, harus menjadi solusi permasalahan rakyat dan bersikap humanis.

Menurut dia, sikap itu diperlukan lantaran kondisi negara saat ini sedang tidak baik. Terlebih, Indonesia masih berjuang menuntaskan pandemi Covid-19 dan memulihkan ekonomi nasional.

Ia menambahkan, peran serta dan partisipasi komponen bangsa diperlukan untuk memulihkan kondisi negara. 

Yudo memastikan TNI selalu dan akan terus hadir dalam menjawab setiap kesulitan serta permasalahan yang dihadapi rakyat.

"TNI selalu siap menjalani tugas yang diberikan negara untuk kepentingan rakyat sesuai kewenangan dan kepercayaan yang diberikan. Hal ini telah dilaksanakan dalam bentuk pelaksanaan tugas sesuai dengan amanat UU TNI," katanya.