Anwar Ibrahim Optimistis Bisa Membentuk Pemerintahan Koalisi Bersama Barisan Nasional

KUALA LUMPUR, KOMPAS.TV - Ketua koalisi Pakatan Harapan (PH) Anwar Ibrahim optimistis dapat membentuk pemerintahan baru bersama Barisan Nasional BN untuk lima tahun ke depan.

Anwar mengatakan hal tersebut menyusul keputusan Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah yang memperpanjang tenggat penyerahan nama calon perdana menteri hingga Selasa (22/11) siang.

“Saya merasa sangat puas dengan hasil pertemuan yang telah kami hadiri,” kata Anwar dalam konferensi pers di Kuala Lumpur, Senin (21/11/2022).

Menurut Anwar, pertemuan berjalan lancar dan dihadiri tujuh orang perwakilan Barisan Nasional (BN) UMNO.

Namun demikian, Anwar mengatakan BN masih meminta waktu sebelum memutuskan apakah akan membentuk pemerintahan Malaysia yang baru untuk lima tahun ke depan bersama dengan Pakatan Harapan.

Anwar mengatakan koalisi pemerintahan yang bakal dibentuk akan memprioritaskan isu-isu utama, salah satunya terkait dengan stabilitas politik yang dibutuhkan untuk memajukan negara.

Ketua koalisi Pakatan Harapan itu juga menyebutkan koalisinya secara konsisten menobatkannya sebagai calon perdana menteri PM dalam pemerintahan persatuan yang diharapkan dapat terbentuk dalam waktu dekat.

Baca Juga: Usai Pemilu Malaysia, Pakatan Harapan dan Barisan Nasional Belum Capai Kata Sepakat untuk Koalisi

Ia menambahkan setelah diskusi di antara pimpinan PH dan BN, tidak ada nama lain yang disebut sebagai PM.

"Untuk saat ini, ya (saya calon PM), mereka (BN) belum memasukkan nama lain dalam diskusi mereka," katanya.

Pertemuan koalisi PH dan BN dimulai sejak pukul 10.00 waktu setempat hingga sekitar 15.00 petang waktu Kuala Lumpur.

Beberapa petinggi partai politik yang tampak hadir antara lain Presiden Partai MUDA Syed Saddiq, Wakil Presiden UMNO yang juga PM Sementara Malaysia Ismail Sabri Yaakob, Ketua BN Ahmad Sahid Hamidi dan Wakil Presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR) Rafizi Ramli.

Pada Minggu (20/11), Ketua KPU Malaysia (SPR) Abdul Ghani Salleh telah mengumumkan tidak ada partai yang berhasil memperoleh lebih dari 50 persen atau kursi yang diperebutkan di parlemen dalam Pemilu ke-15 Malaysia.

Dari hasil pemungutan suara telah diputuskan calon-calon legislatif yang mewakili parpol dan non-parpol.

Per pukul 21.25 WIB, Senin (21/11/2022), berdasarkan data MalaysiaNow, Pakatan Harapan (PH) mendapat 81 kursi di parlemen, Perikatan Nasional (PN) 73 kursi, Barisan Nasional (BN) 30 kursi, Gabungan Partai Sarawak (GPS) 23 kursi, Partai Gabungan Rakyat Sabah (GRS) 6 kursi, Partai Warisan Sabah 3 kursi, Ikatan Demokratik Rakyat Malaysia (MUDA) 1 kursi, dan nonpartai atau independen mendapatkan 4 kursi, sisanya 1 kursi masih dihitung.

Syarat parpol atau koalisi dapat membentuk pemerintahan baru harus memiliki jumlah kursi mayoritas di parlemen, setidaknya 112 kursi. Karena itu diperlukan koalisi untuk dapat membentuk pemerintahan baru.