Pembentukan Koalisi Malaysia Masih Sengit, Pakatan Harapan dan Barisan Nasional Rundingkan Koalisi

KUALA LUMPUR, KOMPAS.TV – Ketua Pakatan Harapan PH Anwar Ibrahim dan rekannya dari Barisan Nasional BN Zahid Hamidi bertemu pada Senin pagi, (21/11/2022) hanya beberapa jam sebelum batas waktu istana bagi para pemimpin politik Malaysia untuk membentuk pemerintahan.

Pertemuan di Seri Pacific Hotel di Kuala Lumpur terjadi setelah pemungutan suara hari Sabtu, (19/11/2022) yang menghasilkan tidak adanya kubu mayoritas mutlak di Parlemen, dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan ketua Perikatan Nasional (PN) Muhyiddin Yassin mempertaruhkan klaim mereka untuk menjadi perdana menteri.

Hari Minggu malam, (20/11/2022) Barisan Nasional membantah keras telah setuju bergabung dengan koalisi Perikatan Nasional yang komponen terbesarnya ada PAS, atau Parti Islam SeMalaysia.

Para pemimpin partai lain yang hadir dalam pertemuan tersebut termasuk mantan perdana menteri dan wakil presiden Umno Ismail Sabri Yaakob dan Mohamad Sabu, presiden komponen PH Parti Amanah Negara.

Komponen terbesar PH, Partai Aksi Demokratik (DAP), pada Minggu malam menyetujui langkah presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR) Anwar untuk mengikat BN yang dipimpin Umno, kata sumber kepada The Straits Times.

Langkah itu kontroversial karena PH telah lama menjadikan antikorupsi sebagai prinsip inti dari agenda politiknya, sementara anggota Umno dianggap penuh dengan korupsi, tidak terkecuali presiden partai Zahid, yang diadili atas puluhan tuduhan korupsi.

Baca Juga: Pembentukan Koalisi Malaysia Sengit, Barisan Nasional Klaim Belum Diajak Bicara Perikatan Nasional

Pada 2008 UMNO kehilangan kekuasaan untuk pertama kalinya dalam sejarah  . (Sumber: Newswav/Wikipedia)

Pada 2018, UMNO kehilangan kekuasaan untuk pertama kalinya dalam sejarah enam dekade Malaysia menyusul kemarahan publik atas skandal 1MDB, di mana miliaran dolar dana publik dicuri.

“Zahid tidak akan diberikan posisi pemerintah dan tidak akan ada campur tangan dalam kasus pengadilannya. Ini adalah keputusan yang sulit dan sulit, tetapi kita harus mengenali musuh yang lebih besar. PAS tidak diperbolehkan dalam pemerintahan,” kata seorang anggota dewan pimpinan DAP kepada ST, mengacu pada Parti Islam SeMalaysia.

PAS, anggota PN Tan Sri Muhyiddin, muncul sebagai partai terbesar di Parlemen dengan 44 anggota parlemen setelah pemilihan hari Sabtu, dan telah lama mendukung pandangan Islamis yang menurut para kritikus melanggar kebebasan pribadi.

Ketua Pemuda PKR Adam Adli, yang terkenal dengan kampanyenya melawan kleptokrasi, mengatakan bahwa BN dan PH harus bekerja sama. “Kalau ada kerja sama, pasti ada syaratnya,” ujarnya menanggapi pertanyaan media di hotel tersebut, Sabtu.

Baik Pakatan Harapan Anwar dan Perikatan Nasional Muhyiddin, dengan masing-masing 82 dan 79 anggota parlemen, membutuhkan dukungan dari 30 kursi parlemen Barisan Nasional untuk mencapai mayoritas sederhana minimal 112 kursi di badan legislatif dengan 222 kursi.

Baca Juga: Pemilu Malaysia Bakal Bikin Perlemen Menggantung, Anwar Ibrahim dan Muhyiddin Yassin Bersaing Ketat

Tetapi ST telah mengetahui bahwa pada Minggu malam, Umno sangat terpecah, dengan beberapa pemimpin meminta Zahid, yang ingin mengikat 30 anggota parlemen BN untuk mendukung PH, untuk mengundurkan diri.

Sekitar 20 anggota parlemen Umno ingin mendukung PN, dan beberapa tokoh terkemuka di Umno yakin partai tersebut harus tetap menjadi oposisi, setelah mengalami kekalahan terburuknya.

Gabungan Parti Sarawak, yang mengambil 22 dari 31 kursi negara bagian, telah menyatakan dukungannya untuk mantan perdana menteri Muhyiddin, menempatkan presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia di posisi terdepan.

Raja Malaysia, yang ditugaskan untuk menentukan siapa yang mungkin mendapatkan kepercayaan mayoritas di legislatif, telah memutuskan pada hari Minggu bahwa mengingat Parlemen yang digantung, partai dan anggota parlemen independen harus mengajukan koalisi yang dapat membentuk pemerintahan pada pukul 14:00. pada hari Senin.

Hasilnya juga akan memiliki pengaruh besar pada siapa yang mengambil kendali pemerintah negara bagian di Perak dan Pahang, keduanya sebelumnya adalah negara bagian yang dipimpin Umno, karena pemilihan hari Sabtu menghasilkan hasil yang menggantung untuk majelis legislatif mereka.