Begini Cara Jaksa Agung Tutup Celah Jaksa Nakal yang Cari Untung di Program Restorative Justice

JAKARTA, KOMPAS.TV - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengingatkan jajarannya untuk tidak bermain mata dalam penerapan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Menurut Burhanuddin ada saja jaksa nakal yang memanfaatkan aturan tersebut untuk mencari keuntungan. Namun hal ini sudah diantisipasi dengan membuat sistem pengawasan.

Di internal telah dibentuk satuan tugas 53 atau Satgas 53 selain tim pengawasannya selain fungsional yang ada di kami yaitu Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.

Selain itu Kejaksaan Agung juga melibatkan peran aktif masyarakat termasuk media untuk mengawasi jaksa-jaksa nakal yang mencoba mencari keuntungan dalam penerapan keadilan restoratif atau restorative justice.

Baca Juga: Restorative Justice Rizky Billar Disetujui, Polisi: untuk Pengembalian Keharmonisan Keluarga

"Itu (Satgas) kami bentuk dalam rangka untuk mengawasi, jangan sampai terjadi, jangan sampai terjadi penyalahgunaan," ujarnya usai acara 'sound of justice', di Gedung Smesco, Sabtu (19/11/2022). Dikutip dari Antara. 

Burhanuddin menambahkan sejak Perja 15/2020 ditandatangani, lebih dari 2.000 kasus pidana yang diselesaikan lewat keadilan restoratif.

Program restorative justice yang digaungkan ini untuk membenahi ketimpangan dalam penegakan hukum yang harusnya bisa diselesaikan di luar pengadilan, bisa diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif.

"Tujuan kami bukan untuk mengurangi isi lembaga pemasyarakatan, tetapi kami jawab kepada masyarakat bahwa hukum itu tidak tajam ke bawah tumpul ke atas," ujarnya.

Baca Juga: Pengertian Restorative Justice Sacara Konsep dan Secara Proses, Berikut Selengkapnya!

Selain pengawasan internal dan Satgas 53, peran media juga penting. Menurut Burhanuddin media bisa memberitakan penyalahgunaan yang dilakukan oleh jaksa nakal di wilayah.

"Justru kami sangat terbantu sekali karena kami tidak bisa mengawasi yang begitu banyak seluruh Indonesia. Dengan adanya media yang menginformasikan kondisi daerah itu sangat membantu kami," uajrnya

Sebelumnya, Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur menilai penerapan keadilan restoratif oleh kejaksaan dapat menjadi celah mencari keuntungan bagi jaksa-jaksa nakal.

"Mudah-mudahan restorative justice diterapkan secara tepat, karena dikhawatirkan jika tidak hati-hati akan menimbulkan pertanyaan baru, dihentikan perkaranya, dimediasi, kalau tidak dikontrol dengan baik, dicuankan sama mereka. Ini jadi harus ada kontrol, regulasi yang baik, semangat yang baik harus dijaga," ujar Isnur dalam diskusi bertajuk 'restorative justice, wajah penegakan hukum yang humanis'.