PDIP Minta Jokowi Belajar dari Gusdur untuk Sampaikan Maaf Negara bagi Soekarno dan Keluarga

JAKARTA, KOMPAS.TV - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai pemerintah atau negara tetap harus meminta maaf kepada Presiden pertama RI Soekarno dan keluarga.

Pasalnya, suara-suara kebenaran Proklamator RI Soekarno dan keluarganya telah dibelokkan oleh rezim Orde Baru.

Demikian Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto merespons pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan Soekarno bukanlah pengkhianat bangsa. Namun, belum ada permohonan maaf atas perlakuan negara terhadap sang proklamator serta keluarganya.

“Kita tahu bagaimana perlakuan dari pemerintahan yang sangat otoriter saat itu terhadap Bung Karno dan juga keluarganya. Sampai misalnya Ibu Megawati Soekarnoputri, untuk sekolah saja, itu tidak bisa melanjutkan kuliahnya karena aspek-aspek politik,” kata Hasto, Kamis (10/11/2022).

Baca Juga: Ferdy Sambo Dinilai Temperamental, Aryanto: Tidak Sesuai Pasti Dimarahi

“Nah ini tentu saja apa yang diartikan sebagai suara kebenaran itu juga sebaiknya direspons oleh pemerintah.”

Pemerintah, lanjut Hasto, harusnya berkaca dari apa yang telah dilakukan oleh Presiden Ketiga RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Gusdur atas peristiwa tahun 1964 menyampaikan dengan tegas permohonan maaf kepada keluarga korban 1965, terlepas dari konstelasi perang dingin pada saat itu.

Apalagi, sambung Hasto, dunia internasional menerima fakta tentang seorang Soekarno. Bagaimana pidato Bung Karno di Markas PBB berjudul “To Build The World a New”, masih dianggap memiliki relevansi yang sangat kuat tentang pentingnya reformasi PBB.

“Dunia menerima Bung Karno. Bahkan di Konferensi Islam Asia Afrika, Bung Karno juga mendapat gelar sebagai pendekar pembebas dan pahlawan kemerdekaan bangsa Islam,” ujar Hasto.

Baca Juga: Saksi Pihak Sambo Kompak Nilai Brigadir J Negatif, Ahli: Tak Mungkin Manusia Isinya Sampah Semua

“Lalu di dalam negeri masih ada berbagai intervensi kepentingan-kepentingan politik tertentu. Dan sejarah akhirnya membuktikan kebenarannya, sejarah tidak bisa dibendung oleh berbagai penindasan tirani.”

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai kepala pemerintah telah mengatakan bahwa Bung Karno tidak pernah mengkhianati bangsa dan telah memenuhi syarat penganugerahan gelar kepahlawanan.

“Tahun 1986 pemerintah telah menganugerahkan pahlawan proklamator kepada Ir. Soekarno, dan di tahun 2012 pemerintah telah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada almarhum Ir. Soekarno,” ucap Jokowi.

“Artinya, Ir. Soekarno telah dinyatakan memenuhi syarat setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara yang merupakan syarat penganugerahan gelar kepahlawanan.”

Baca Juga: Cerita Saksi Aryanto: Belum Ada yang Berani Tolak Perintah Ferdy Sambo