Haedar: Rezimentasi Agama Masuk Isu Strategis Muktamar ke-48 Muhammadiyah

JAKARTA,KOMPAS.TV - Selain materi-materi utama, Muktamar ke-48 Muhammadiyah di Surakarta, Jawa Tengah, pada 18 hingga 20 November 2022, akan fokus memperkuat dua program yaitu dakwah komunitas, konsep tadayun atau pandangan keagamaan dan materi isu-isu strategis aktual. 

Hal ini disampaikan oleh Haedar Nashir Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah secara virtual pada Senin (7/11) di acara Media Gathering yang diadakan di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta. 

Haedar menuturkan bahwa Muktamar Muhammadiyah dilakukan secara sistematis. Materi-materi yang dibahas dalam Muktamar ke-48 sudah dikirimkan tiga bulan sebelum pelaksanaan. 

Guru Besar Sosiologi ini menuturkan, bahwa penguatan program dakwah komunitas di muktamar ini kemanfaatannya bukan hanya dirasakan oleh warga Muhammadiyah dan umat Islam saja, tetapi juga bagi bangsa di tengah dinamika yang dihadapinya. 

Dari kacamata Haedar, di abad 21 dengan kemajuan teknologi dan modernitas akan terjadi perubahan landskap dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya bangsa. 

"Indonesia yang masyarakatnya punya budaya gotong royong dan relasi sosial masyarakatnya yang kuat akan tercerabut jika komunitas ini rentan. Maka Muhammadiyah akan memperkuat komunitas ini baik di pedesaan, perkotaan sampai tempat-tempat terjauh," ucap Haedar melalui rilis resmi yang diterima oleh KOMPAS.TV, Selasa (8/11).

Baca Juga: Gerhana Bulan pada 8 November, Muhammadiyah Ajak Laksanakan Salat Gerhana dan Bagikan Tata Caranya

Saat ini Muhammadiyah, menjadi satu-satunya organisasi yang memiliki jaringan yang luas, kuat dan akuntabel. Jaringan yang terstruktur dengan rapi mulai dari pusat sampai ranting ini menurutnya merupakan modal besar dalam memperkuat dakwah komunitas. 

Kedua, Muktamar ke-48 Muhammadiyah juga akan memperkuat konsep tadayun atau memperkuat basis, jiwa atau alam pikiran dan praktek beragama yang menjadi sumber inspirasi bagi kemajuan. "Maka di Muktamar ini kita menyusun konsep besar sebagai tindak lanjut dari Islam Berkemajuan yang disebut dengan Risalah Islam yang Berkemajuan." Imbuhnya. 

Haedar juga menyadari bahwa terdapat masalah-masalah tertentu di umat beragama, sebagai mana masalah-masalah yang ada di entitas lain dengan berbagai afiliasi. Adanya politik identitas, kekerasan yang dikaitkan ke agama menjadi salah satu alasan disusunnya Risalah Islam yang Berkemajuan. 

"Sesungguhnya juga bahwa ada di identitas lain itu ada banyak problem juga, hanya kita mungkin saat ini tidak membuka cakrawala itu saja." 

Baca Juga: Simak! Ini Mekanisme Pelaksanaan Muktamar Muhammadiyah dan‘Aisyiyah, Berlangsung di Solo

"Kita ingin energi positif itu jauh lebih dikembangkan ketimbang energi negatif. Dan agama itu punya kekuatan dahsyat, dan dia merupakan sesuatu yang sakral untuk kita jadikan sebagai energi konstruktif, dan itulah Islam Berkemajuan," lanjut Haedar. 

Oleh karena itu dirinya mengajak kepada seluruh warga bangsa memenuhi ruang publik dengan energi positif. Dalam memajukan peradaban, negara harus bersatu dengan berbagai latarbelakang berbeda, dibalut dengan kekuatan agama, makan Indonesia akan menjadi kekuatan besar. 

Terakhir atau yang ketiga dalah isu-isu strategis. Haedar menjelaskan bahwa isu strategis merupakan persoalan yang diambil dan Muhammadiyah memiliki kepentingan di dalamnya, untuk memberi solusi atas persoalan tersebut. Terkait isu strategis, Muhammadiyah bukan hanya mencoba melihat secara objektif dan jernih, tapi sudah menawarkan solusi, tidak hanya menemukan masalah. 

"Satu diantaranya adalah tentang rezimentasi agama. Atau rezimentasi paham agama. Ini mungkin sesuatu yang baru ketika isunya tentang radikalisme agama, ekstrimisme agama, identitas politik agama dan lain sebagainya," ungkap dia. 

Rezimentasi agama, kata Haedar, merupakan masalah di mana agama secara bias dan subyektif lalu ingin disenyawakan dengan negara dan menjadi kekuatan negara. Menurutnya, hal itu berlawanan dengan ide dan cita-cita Indonesia sebagai Negara Pancasila.

Baca Juga: Jelang Muktamar, Muhammadiyah Ungkap Ada 96 Nama Calon Ketua Umum