Soal Isu Jokowi Jadi Ketum PDIP, Ganjar Pranowo: Waspadai Adanya Penumpang Gelap

JAKARTA, KOMPAS.TV - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo angkat bicara terkait isu dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi ketua umum (Ketum) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menggantikan Megawati Soekarnoputri.

Politikus PDIP ini menyebut, isu tersebut sengaja digulirkan oleh penumpang gelap untuk memecah belah tubuh partainya.

"Saya meminta semua mewaspadai adanya penumpang gelap yang ingin menciptakan disharmoni hubungan di tubuh PDIP, agar siapa pun tidak membuat gerakan yang merusak nama baik seseorang," kata Ganjar, Minggu (30/10/2022), dikutip dari Antara.

Dia kemudian mengajak agar seluruh pendukung Presiden Jokowi melawan isu tersebut, agar tidak menjadi bola liar.

"Saya kira yang seperti ini mesti dicermati, apakah ini ide pribadi atau seruan orang. Kita yang sejak awal mendukung Pak Jokowi di dalam pemerintahan tentu harus segera konter orang-orang semacam ini agar tidak terpancing situasi yang mengadu domba," tegasnya. 

Lebh lanjut, dia menjelaskan bahwa suksesi ketua umum di partai berlambang banteng moncong putih, sudah diatur dengan rapi oleh kongres partai.

Sehingga adanya ide Jokowi merebut tampuk kepemimpinan PDIP menurut Ganjar merupakan 'kengawuran'.

Baca Juga: 6 Kader Baru PDIP Merupakan Purnawirawan Jenderal TNI-Polri, Salah Satunya Mantan Kepala BNPB...

Dia juga menyebut ide seperti itu hanya bisa datang dari orang yang tidak mengerti aturan dan relasi di PDIP.

"(Ide Jokowi Ketum PDIP) itu sebuah 'kengawuran' dan imajinasi dari seorang yang tidak mengerti aturan di PDI Perjuangan, yang tidak mengerti relasi di antara kami di dalam partai, dan sangat sembrono," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Jawa Tengah ini menurutkan, sejatinya, hawa penumpang gelap dan adu domba ini sebenarnya juga sempat terasa beberapa waktu lalu.

Di mana saat itu, kata dia, sekelompok orang mengaku sebagai sukarelawan Ganjar mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut Ketua DPR RI Puan Maharani terkait kasus KTP elektronik.

Oleh sebab itu, Ganjar lantas meminta agar sukarelawan manapun tidak menggunakan strategi-strategi politik kotor, terlebih menjelang pesta demokrasi pada tahun 2024.

"Saya ingin menyampaikan relawan manapun atau siapa pun, satu agar tidak menjelek-jelekkan orang, dua tidak mendiskreditkan orang, tiga juga tidak mendiskreditkan partai-partai," jelasnya.

Baca Juga: KIB Buka Peluang "Jodohkan" Ganjar-Ridwan Kamil di Pilpres 2024, Begini Tanggapan RK...