Bawaslu Sebut Tren Hoaks dan Politik Uang di Pemilu 2024 Cenderung Meningkat

JAKARTA, KOMPAS TV - Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menyebut, tren penyebaran berita bohong atau hoaks cenderung meningkat di Pemilu 2024 mendatang. 

Baca Juga: Ajak Masyarakat Awasi Pemilu, Bawaslu Gelar Sosialisasi Partisipatif

Menurut dia, penyebabnya karena pemilih pemuda di pesta demokrasi nanti dapat menembus 60 persen, yang artinya jika tidak dikelola dengan baik maka akan menjadi ancaman dalam penyelenggaraan pemilu. 

Selain itu, jenis pelanggaran yang diprediksi masih dan marak terjadi di Pemilu 2024 nanti adalah berlangsungnya politik uang jelang hari pencoblosan. 

"Lalu politik uang ini trennya tidak pernah turun, dia akan selalu bergerak maka ini jadi perhatian kami,"  kata Lolly seperti dikutip dari laman bawaslu.go.id, Kamis (27/10/2022). 

Ia menjelaskan, berdasarkan hasil mitigasi pihaknya terdapat jenis pelanggaran lainnya yang menjadi perhatian khusus Bawaslu, yaitu politisasi suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), lalu ketidaknetralan ASN, TNI, serta Polri.

Dia berharap empat konsentrasi pencegahan tersebut bisa dihadapi bersama pemangku kepentingan, salah satunya di bawah Kejaksaan Agung.

"Bawaslu secara tegas mencegah semua pihak tidak melakukan pelanggaran. Bersama para pemangku kepentingan kita bisa saling percaya dan tahu peran masing-masing supaya bisa saling memperkuat," ujarnya. 

Ia meminta kepada seluruh abdi negara untuk membantu jajaran Bawaslu agar pelaksanaan Pemilu 2024 nanti bisa berjalan secara aman dan kondusif. 

Baca Juga: Pimpinan Komisi II Minta Bawaslu Pelototi Politik Uang saat Kampanye Pemilu 2024

"Tantangannya adalah soal independensi, netralitas, dan integritas. Salah satu cara memastikan demokrasi ke depan sehat, kolaborasi ini yang harus didorong termasuk dengan kejaksaan," katanya.