Demokrat dan PKS Belum Sepakat untuk Deklarasi dengan Nasdem pada 10 November

JAKARTA, KOMPAS TV — Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum sepakat untuk melakukan deklarasi koalisi dengan Partai Nasdem pada 10 November mendatang.

Hal tersebut lantaran ketiga partai politik (parpol) itu belum mencapai kesepakatan untuk menyongsong gelaran Pilpres 2024. 

Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan, dalam pertemuan terakhir dengan perwakilan dari Demokrat dan PKS, pembahasan soal waktu deklarasi koalisi belum mencapai kata sepakat. 

Baca Juga: Viral Jokowi Enggan Peluk Diri Surya Paloh di Acara Golkar, Ini Kata Ketum NasDem

”Kalau Nasdem sih mengusulkan (deklarasi koalisi) 10 November ya, itu usulan Nasdem, tapi yang lain (Demokrat dan PKS) belum oke,” ujarnya seperti dikutip dari Kompas.id, Minggu (23/10/2022).

Selain soal waktu deklarasi, pertemuan membahas pula kriteria pasangan bakal calon wakil presiden (cawapres) yang cocok mendampingi Anies. Sebelum menentukan siapa figur yang tepat, mereka merumuskan kriteria dan mekanisme penentuannya. 

Dalam menentukan bakal cawapres, setiap partai berhak mengajukan nama-nama, baik dari internal partai maupun eksternal yang bukan anggota partai.

”Kalau kriterianya basisnya dua, kualitatif dan kuantitatif. Kuantitatif tentu juga ada basis elektoral. Kualitatif tentu basisnya kewilayahan, saling melengkapi, habis itu leadership, bisa (berasal dari) parpol, bisa nonparpol."

"Mekanismenya, setiap partai, kecuali Nasdem, berhak untuk mengusulkan calon. Nasdem kan menyerahkan (keputusan bakal cawapres) kepada Pak Anies,” ujarnya. 

Terkait bakal cawapres dari PKS dan Demokrat, kata Willy, akan dibahas di pertemuan tim kecil ketiga partai berikutnya.

”Ketiga partai sama-sama sepakat untuk menyampaikan pandangannya terkait platform kebijakan pembangunan bangsa dan desain pemerintahan ke depan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, Demokrat menginginkan pasangan calon yang akan diusung nantinya memiliki integritas, kapabilitas, elektabilitas, kontribusi pada pembentukan dan stabilitas koalisi, dapat diandalkan di pemerintahan sebagai dwitunggal atau punya chemistry satu sama lain, serta memiliki semangat mengusung perubahan dan perbaikan.

”Jadi, kalau elektabilitas rendah, lalu tidak bisa punya kontribusi dalam membentuk dan stabilitas koalisi, jangan berharaplah jadi capres-cawapres yang akan kami usung,” tutur Herzaky.

Terpisah, Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan DPP PKS Al Muzzammil Yusuf mengatakan, dialog antara ketiga partai masih panjang. Ia memastikan, situasi keakraban dan kepercayaan sudah mulai terbangun. 

Baca Juga: Pengurus Partai Demokrat Sumatera Utara Kunjungi Kantor DPD Partai Golkar

”Doakan dialog kami mendapatkan hasil yang terbaik untuk kemaslahatan bangsa dan negara,” ucapnya.