Anggota Komisi II DPR Minta Heru Budi Hartono Jawab Tudingan Negatif tentang Dirinya

Terlebih lagi ia menilai Heru mempunyai rekam jejak yang kurang bersih, dan kerap bersinggungan dengan kasus korupsi di DKI Jakarta. 

Guspardi menjelaskan, berdasarkan penelusuran dirinya, Heru pernah memiliki keterkaitan dengan kasus dugaan korupsi pembelian tanah Cengkareng dan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras. 

Saat itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kejanggalan berupa harga yang dinilai terlalu mahal dan merugikan negara dalam pembelian tanah tersebut. 

Bahkan Heru pun sempat diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan kasus reklamasi Pantai Jakarta pada 2016 silam.

“Banyak pihak merasa khawatir, Pj Gubernur DKI Jakarta itu akan mengubah berbagai kebijakan Anies Baswedan yang tidak sesuai dengan pemerintah pusat seperti reklamasi,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, tidak sedikit pihak yang meragukan kemampuan Heru dalam menjaga netralitas aparat aparatur sipil negara (ASN) pada pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 mendatang. 

Oleh sebab itu, ia mendesak Heru untuk menjawab dan membuktikan berbagai tudingan yang dilontarkan kepadanya tersebut. 

Hal itu sekaligus untuk menjawab tudingan yang beredar, bahwa ia dipilih sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta karena faktor kedekatan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan bukan berdasarkan profesionalisme.

Menurutnya, keraguan masyarakat Jakarta itu tentu akan memengaruhi efektivitas kepemimpinan Heru sebagai pengganti Anies yang dinilai banyak pihak berhasil memimpin Jakarta.

“Dan itu harus mampu dijawab dan dibuktikan Pak Heru Budi Hartono,” katanya.

Sebagaimana diketahui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Senin 17 Oktober 2022 telah resmi melantik Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta.

Heru menggantikan Gubernur DKI Anies Baswedan yang telah habis masa jabatannya pada Minggu 16 Oktober 2022. 

Baca Juga: Heru Budi Minta Wali Kota di Jakarta Tak Cuti saat Musim Hujan