Petugas PPSU Dijadikan Sopir dan ART Lurah, Pj Gubernur Heru Akan Blusukan ke Kelurahan

JAKARTA, KOMPAS.TV- Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menceritakan tentang adanya petugas Penanganan Sarana dan Prasarana Umum (PPSU), yang dijadikan sopir dan asisten rumah tangga (ART) pribadi seorang lurah di Jakarta.

Hal terungkap saat petugas PPSU tersebut melapor ke Heru. "Saya enggak ingin menyebutkan lurahnya. Yang mengadu ini petugas PPSU-nya. (Saat itu) saya panggil lurahnya ke kantor," kata Heru saat memberikan arahan kepada seluruh lurah, camat, wali kota, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov DKI di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (18/10/2022).

Mengutip dari Kompas.com, Heru mengatakan penyelewengan itu terjadi pada 2016. Dia lantas menegur lurah tersebut.

Sang lurah akhirnya mengaku ada dua petugas PPSU yang mengurus rumahnya dan satu petugas PPSU yang menjadi sopir pribadinya.

Baca Juga: Meja Pengaduan di Balai Kota Sudah Buka, Jam Operasionalnya 08.00-09.00 WIB

"Jadi, lurahnya itu, bayangkan, (petugas PPSU) yang mengurusi di rumahnya dua orang, jadi sopirnya satu (petugas PPSU), ya kurang dong (jumlah petugas PPSU di kelurahan)," ujar Heru.

Heru pun mengingatkan kepada seluruh lurah dan camat, agar jangan ada lagi PPSU yang bekerja tak sesuai tugas pokok dan fungsinya.

"Petugas PPSU jangan jadi staf bapak (lurah). Mohon maaf, jangan jadi driver (atau) suka bawain koran," ucapnya.

Heru menyampaikan dirinya akan berkeliling ke kantor-kantor lurah pada Rabu (19/10). Salah satunya untuk memastikan agar petugas PPSU bekerja sesuai kontraknya.

Baca Juga: Kemenkes Instruksikan Apotek Setop Jual Obat Sirop Buntut Kasus Gangguan Ginjal Anak

"Besok saya akan keliling kelurahan, enggak dadakan juga. Sekalian ngecek, sekalian silaturahmi, menanyakan hal itu (PPSU)," sebutnya.

Heru Budi Hartono yang menggantikan Anies Baswedan membuat sejumlah kebijakan berbeda. Ia membuka kembali meja pengaduan Balai Kota yang ada di era Jokowi-Ahok dan lebih memilih mengoptimalkan tenaga ahli dan dinas-dinas yang ada. Dibanding menggunakan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).